detikcom

Sabtu, 31/08/2013 13:21 WIB

Gawat! Ribuan Hektar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau Dijarah

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi hutan Riau (Foto: dok. detikcom)
Pekanbaru - Perambahan kawasan lahan milik negara terjadi besar-besaran di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Oknum anggota dewan dan jurnalis diduga terlibat penjarahan lahan milik negara.

"Lebih dari 10 ribu hektar, kawasan TNTN di Riau kini dijarah ramai-ramai oleh masyarakat dan oknum anggota DPRD Riau, DPRD Kabupaten Pelalawan dan sejumlah oknum wartawan. Ini sama saja mereka sudah merampas harta negara, yang sejajar dengan korupsi besar-besaran. Kenapa hal ini dibiarkan terus menerus oleh Menteri Kehutanan," kata Direktur LSM Kemuning bidang lingkungan, Tommy Manungkalit kepada detikcom, Sabtu (31/8/2013) di Pekanbaru.

Tommy membeberkan sejumlah bukti kuat berdasarkan GPS yang dipantau di lapangan. Pencaplokan tanah negara untuk kawasan konservasi gajah itu sudah berjalan bertahun-tahun. Lahan-lahan tersebut dialihkan menjadi kebun sawit. Lebih parahnya, lahan untuk perkebunan sawit justru ada yang berada di zona inti TNTN.

"Perambahan secara besar-besaran ini kita duga dimodali para pengusaha sawit lokal dan dari Medan, Sumatera Utara. Mustahil masyarakat bisa menguasai lahan ratusan hektar yang membutuhkan modal ratusan juta untuk investasi kebun sawit. Maka cukonglah di belakangnya," kata Tommy.

Tommy juga blak-blakan soal keterlibatan oknum DPRD Riau dan DPRD Pelalawan termasuk oknum wartawan. Oknum-oknum ini disebut bisa menguasai lahan lebih dari 5.000 hektar.

"Kami punya bukti kuat atas keterlibatan oknum dewan dan wartawan. Mereka ini juga diduga didalangi cukong. Sekarang oknum tersebut mulai menjual lahan kebun sawitnya ke masyarakat. Tujuannya, bila terjadi penggusuran oleh pemerintah, rakyat akan menjadi tameng terdepan. Inilah cara oknum dewan dan wartawan tadi membentengi penguasaan lahan negara secara ilegal itu," kata Tommy.

Masih menurut Tommy, di kawasan TNTN malah sudah ada perkebunan sawit milik oknum dewan dan wartawan yang sudah bisa dipanen. Ini belum lagi oknum pemerintahan yang diduga turut terlibat.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(cha/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%