Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 31/08/2013 13:21 WIB

Gawat! Ribuan Hektar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau Dijarah

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gawat! Ribuan Hektar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau Dijarah Ilustrasi hutan Riau (Foto: dok. detikcom)
Pekanbaru - Perambahan kawasan lahan milik negara terjadi besar-besaran di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Oknum anggota dewan dan jurnalis diduga terlibat penjarahan lahan milik negara.

"Lebih dari 10 ribu hektar, kawasan TNTN di Riau kini dijarah ramai-ramai oleh masyarakat dan oknum anggota DPRD Riau, DPRD Kabupaten Pelalawan dan sejumlah oknum wartawan. Ini sama saja mereka sudah merampas harta negara, yang sejajar dengan korupsi besar-besaran. Kenapa hal ini dibiarkan terus menerus oleh Menteri Kehutanan," kata Direktur LSM Kemuning bidang lingkungan, Tommy Manungkalit kepada detikcom, Sabtu (31/8/2013) di Pekanbaru.

Tommy membeberkan sejumlah bukti kuat berdasarkan GPS yang dipantau di lapangan. Pencaplokan tanah negara untuk kawasan konservasi gajah itu sudah berjalan bertahun-tahun. Lahan-lahan tersebut dialihkan menjadi kebun sawit. Lebih parahnya, lahan untuk perkebunan sawit justru ada yang berada di zona inti TNTN.

"Perambahan secara besar-besaran ini kita duga dimodali para pengusaha sawit lokal dan dari Medan, Sumatera Utara. Mustahil masyarakat bisa menguasai lahan ratusan hektar yang membutuhkan modal ratusan juta untuk investasi kebun sawit. Maka cukonglah di belakangnya," kata Tommy.

Tommy juga blak-blakan soal keterlibatan oknum DPRD Riau dan DPRD Pelalawan termasuk oknum wartawan. Oknum-oknum ini disebut bisa menguasai lahan lebih dari 5.000 hektar.

"Kami punya bukti kuat atas keterlibatan oknum dewan dan wartawan. Mereka ini juga diduga didalangi cukong. Sekarang oknum tersebut mulai menjual lahan kebun sawitnya ke masyarakat. Tujuannya, bila terjadi penggusuran oleh pemerintah, rakyat akan menjadi tameng terdepan. Inilah cara oknum dewan dan wartawan tadi membentengi penguasaan lahan negara secara ilegal itu," kata Tommy.

Masih menurut Tommy, di kawasan TNTN malah sudah ada perkebunan sawit milik oknum dewan dan wartawan yang sudah bisa dipanen. Ini belum lagi oknum pemerintahan yang diduga turut terlibat.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%