Jumat, 30/08/2013 22:10 WIB

Penjahat Cyber Crime Foshan Zebro Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Pejahat dunia maya yang kejahatannya berhasil digagalkan saat ini menyandang status buron. Pasal yang disangkakan kepada pria berkulit gelap yang diduga asal Afrika itu adalah pasal pencucian uang dan pemalsuan.

"Pasal yang disangkakan yaitu pasal 4 UU nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok pemalsuan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP," kata Kasubdit Pencucian Uang Bareskrim, Kombes Pol Agung Setya, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Pasal 4 UU nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2003, Foshan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

"Tindak pidana pokok pemalsuan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Foshan terancam hukuman paling lama enam tahun penjara," ujarnya.

Kasus ini berawal dari perusahaan Senegal bernama Tall Fall yang ingin membeli bawang putih dari perusahaan Jinxiang County di China. Kedua perusahaan tersebut kemudian saling berinteraksi melalui surat elektronik (email).

Jinxiang melaluii email kemudian mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran bawang tersebut. Foshan akhirnya berhasil membuat Tall Fall mengirimkan uang ke rekeningnya, bukan ke rekening perusahaan Jinxiang dengan modus email palsu yang dibuat mirip.

Dalam email yang ia kirim ke Tall Fall, ia berpura-pura sebagai perwakilan dari Jinxiang dan mengatakan nomor rekening Jinxiang sebelumnya, yang merupakan rekening asli perusahaan Cina itu, sedang di audit dan tak dapat dipakai.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%