Detik.com News
Detik.com
Rabu, 28/08/2013 12:37 WIB

Ini Tanggapan Lurah Cantik Susan yang Dituntut Mundur Warga LA

Rini Friastuti - detikNews
 Ini Tanggapan Lurah Cantik Susan yang Dituntut Mundur Warga LA Lurah Susan (Rini/detikcom)
Jakarta - Warga Lenteng Agung (LA) mendemo dan meminta Lurah Susan Jasmine Zulkifli untuk mundur. Lalu apa tanggapan lurah cantik ini?

"Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu kan sepenuhnya ada di tangan gubernur dan wagub. Karena mereka yang mengangkat saya," ujar Susan di ruang kerjanya di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2013).

Jebolan Fisipol UI ini hanya fokus pada pekerjaannya. Pekerjaannya yakni melayani masyarakat.

Peserta demo dalam rilisnya yang dibagi ke wartawan menyebutkan, warga merasa risih terhadap Susan. Hal ini karena pada bulan Ramadan, Susan sulit diajak silaturahmi karena perbedaan agama.

"Kalau saat Ramadan saya nggak bisa datang, saya kan punya wakil. Misalkan saya tidak datang karena saya non Muslim, saya kan punya wakil, saya punya staf yang bisa wakili saya," kata wanita 43 tahun ini.

Sementara itu di Balaikota, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan jaminan terhadap posisi Susan. Jokowi tidak berniat mencari pengganti Susan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%