detikcom
Selasa, 27/08/2013 17:46 WIB

Kisah Akil Mochtar, Ketua MK yang Lebih Doyan Panjat Tebing Ketimbang Golf

Rivki - detikNews
Hakim Konstitusi Akil Mochtar pimpin sidang MK.
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengatakan tidak ada yang salah dengan olahraga golf. Tetapi yang salah, jika arena golf itu dijadikan pejabat untuk ajang melakukan transaksi.

Sebelum menjabat hakim konstitusi, Akil yang pernah berprofesi sebagai pengacara kerap diajak kliennya untuk bermain golf. Tetapi dirinya memang tidak suka olahraga tersebut.

"Tidak pernah saya sampai sekarang. Saya dulu zaman jadi lawyer sering diajak tapi memang tidak mau," kata Akil di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Akil mengaku kalau dirinya lebih suka memilih olahraga panjat tebing. Alasannya, olahraga yang digelutinya itu banyak tantangannya.

"Saya lebih suka panjat tebing, makanya saya jadi ketua olahraga panjat tebing," imbuhnya.

Sebagai pucuk pimpinan konstitusi Indonesia, Akil menegaskan kalau ada hakim MK yang bermain golf dan bertemu pihak berperkara, sanksi pecat akan segera diberikan. Dia juga mengamini imbauan kalau pejabat negara tidak boleh bermain golf.

"Kalau ada hakim MK yang main golf ketemu pihak berperkara langsung kita pecat! Etikanya itu tidak boleh," tegasnya.

Terkait imbauan larangan main golf, Akil mengaku itu adalah dilema. "Karena kan olahraganya tidak salah, dan kalau tidak laku kan kasihan juga yang kerja, dan itu kan datangi pendapatan negara dari pajak," pungkasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%