detikcom
Senin, 26/08/2013 14:05 WIB

Hasil Audit Hambalang, Ini Kata Marzuki Alie Soal 15 Nama Anggota DPR

Rois Jajeli - detikNews
Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui dari hasil pemeriksaan audit BPK, ada diantara 15 nama anggota DPR yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya di Proyek Hambalang. Diduga orang-orang itu yang memuluskan anggaran.

"Diantara 15 orang ada yang disebut-sebut mereka menyalahgunakan wewenang. Mereka-mereka yang menerima aliran," katanya di sela acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Chairul Tanjung di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Mulyprejo, Surabaya, Senin (26/8/2013).

Marzuki menegaskan, dirinya tidak bisa menyampaikan apa saja hasil audit tersebut, termasuk siapa-siapa anggota DPR yang diduga terlibat melakukan pelanggaran pidana.

"Saya tidak boleh berbicara itu, karena laporan itu bukan dokumen publik dan itu secara tegas dinyatakan rahasia," tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menerangkan, investigasi kasus Proyek Hambalang justru diminta oleh 15 anggota dewan tersebut.

"Jangan dilihat 15 orang ini terlibat kasus itu. Mereka bagian dari panja yang meminta BPK melakukan investigasi. Justru mereka membuka ini ingin membuktikan, apakah mereka terlibat atau tidak," terangnya sambil menambahkan, anggota dewan tersebut adalah mitra kerja di proyek Hambalang, yang melakukan pengawasan proyek tersebut.

"Audit ini diminta oleh mereka. Kami pimpinan menyampaikan ke BPK, kemudian BPK menyesuaikan tugasnya melaporkan kepada kami. Karena ada unsur pidana di sana, maka BPK menyerahkan laporan itu ke penegak hukum dalam hal ini KPK," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%