detikcom
Senin, 26/08/2013 14:05 WIB

Hasil Audit Hambalang, Ini Kata Marzuki Alie Soal 15 Nama Anggota DPR

Rois Jajeli - detikNews
Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui dari hasil pemeriksaan audit BPK, ada diantara 15 nama anggota DPR yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya di Proyek Hambalang. Diduga orang-orang itu yang memuluskan anggaran.

"Diantara 15 orang ada yang disebut-sebut mereka menyalahgunakan wewenang. Mereka-mereka yang menerima aliran," katanya di sela acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Chairul Tanjung di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Mulyprejo, Surabaya, Senin (26/8/2013).

Marzuki menegaskan, dirinya tidak bisa menyampaikan apa saja hasil audit tersebut, termasuk siapa-siapa anggota DPR yang diduga terlibat melakukan pelanggaran pidana.

"Saya tidak boleh berbicara itu, karena laporan itu bukan dokumen publik dan itu secara tegas dinyatakan rahasia," tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menerangkan, investigasi kasus Proyek Hambalang justru diminta oleh 15 anggota dewan tersebut.

"Jangan dilihat 15 orang ini terlibat kasus itu. Mereka bagian dari panja yang meminta BPK melakukan investigasi. Justru mereka membuka ini ingin membuktikan, apakah mereka terlibat atau tidak," terangnya sambil menambahkan, anggota dewan tersebut adalah mitra kerja di proyek Hambalang, yang melakukan pengawasan proyek tersebut.

"Audit ini diminta oleh mereka. Kami pimpinan menyampaikan ke BPK, kemudian BPK menyesuaikan tugasnya melaporkan kepada kami. Karena ada unsur pidana di sana, maka BPK menyerahkan laporan itu ke penegak hukum dalam hal ini KPK," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(roi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%