Senin, 26/08/2013 14:05 WIB

Hasil Audit Hambalang, Ini Kata Marzuki Alie Soal 15 Nama Anggota DPR

Rois Jajeli - detikNews
Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui dari hasil pemeriksaan audit BPK, ada diantara 15 nama anggota DPR yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya di Proyek Hambalang. Diduga orang-orang itu yang memuluskan anggaran.

"Diantara 15 orang ada yang disebut-sebut mereka menyalahgunakan wewenang. Mereka-mereka yang menerima aliran," katanya di sela acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Chairul Tanjung di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Mulyprejo, Surabaya, Senin (26/8/2013).

Marzuki menegaskan, dirinya tidak bisa menyampaikan apa saja hasil audit tersebut, termasuk siapa-siapa anggota DPR yang diduga terlibat melakukan pelanggaran pidana.

"Saya tidak boleh berbicara itu, karena laporan itu bukan dokumen publik dan itu secara tegas dinyatakan rahasia," tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menerangkan, investigasi kasus Proyek Hambalang justru diminta oleh 15 anggota dewan tersebut.

"Jangan dilihat 15 orang ini terlibat kasus itu. Mereka bagian dari panja yang meminta BPK melakukan investigasi. Justru mereka membuka ini ingin membuktikan, apakah mereka terlibat atau tidak," terangnya sambil menambahkan, anggota dewan tersebut adalah mitra kerja di proyek Hambalang, yang melakukan pengawasan proyek tersebut.

"Audit ini diminta oleh mereka. Kami pimpinan menyampaikan ke BPK, kemudian BPK menyesuaikan tugasnya melaporkan kepada kami. Karena ada unsur pidana di sana, maka BPK menyerahkan laporan itu ke penegak hukum dalam hal ini KPK," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(roi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%