detikcom
Senin, 26/08/2013 13:44 WIB

Bakal Capres Peserta Konvensi Keok di Survei, PD Tetap Optimis

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Dalam survei Litbang Kompas soal elektabilitas capres, nama-nama bakal calon peserta konvensi capres Partai Demokrat rupanya masih berada di urutan buncit. Ketua DPP Sutan Bathoegna menyatakan tetap optimis jago-jagonya di konvensi itu akan merangkak naik.

"Wajarlah karena tokoh-tokoh itu belum menyatakan mencalonkan, tapi nanti ketika konvensi dan ikut sosialiasi baru terlihat," kata Sutan Bathoegana saat ditanya tanggapan soal survei Kompas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Menurutnya, elektabilitas calon memang tak bisa dilepaskan dari popularitas sebelumnya, seperti Jusuf Kalla yang memang sudah lebih dulu dikenal oleh publik sebagai wakil presiden.

"Permainan (konvensi) kan 8 bulan, dalam 1 bulan saja Jokowi bisa masuk (unggul survei) masa kita nggak bisa," ucap Sutan bersemangat.

Sementara soal optimisme calon konvensinya apakah bisa mengalahkan Jokowi, Sutan masih optimis survei bisa berubah dan jagonya Demokrat unggul.

"Kita nggak pikir Jokowinya, kalau orang terkenal banyak orang terkenal. Terpilih dan tidaknya kita nggak ngerti, bisa berubah," imbuh ketua komisi VII DPR itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%