Minggu, 25/08/2013 10:51 WIB

Tolak Miss World, FPI Juga Minta Densus 88 Dibubarkan

Danu Damarjati - detikNews
Habib Rizieq (Foto: Danu/detik)
Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Riezieq menegaskan dua poin utama hasil Munas III . Dua poin itu adalah menuntut pembubaran Densus 88 dan menolak diselenggarakannya Miss World.

"Kenapa kami menuntut Densus dan BNPT dibubarkan? karena Densus sering salah tangkap, salah tembak dan salah bunuh," kata Habib Rizieq dalam jumpa pers di markas FPI Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).

Habib Rizieq mengibaratkan anggota Densus 88 sebagai koboi berwatak jahat. Karena itu tuntutan pembubaran terhadap pemberantas pelaku terorisme itu, menurut Rizieq rasional.

"Densus 88 dan BNPT harus ditarik ke pengadilan HAM internasional. Mereka sudah melakukan pelanggaran berat terhadap HAM," imbuh Rizieq bersemangat.

Poin kedua hasil munas yang dianggap tak kalah penting, menyoal penyelenggaraan Miss World di Jakarta dan Bali. "Saya mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Miss World," tutur dia.

Rizieq bahkan meminta pengurus dan kader FPI di daerah melakukan demonstrasi menolak ajang internasional tersebut.

"Kami ingatkan agar seusai milad, gelar demo di daerah masing-masing, agar mereka tahu kami tidak rela dengan miss miss maksiat dan kezaliman itu," ujarnya.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%