Detik.com News
Detik.com
Minggu, 25/08/2013 10:51 WIB

Tolak Miss World, FPI Juga Minta Densus 88 Dibubarkan

Danu Damarjati - detikNews
Tolak Miss World, FPI Juga Minta Densus 88 Dibubarkan Habib Rizieq (Foto: Danu/detik)
Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Riezieq menegaskan dua poin utama hasil Munas III . Dua poin itu adalah menuntut pembubaran Densus 88 dan menolak diselenggarakannya Miss World.

"Kenapa kami menuntut Densus dan BNPT dibubarkan? karena Densus sering salah tangkap, salah tembak dan salah bunuh," kata Habib Rizieq dalam jumpa pers di markas FPI Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).

Habib Rizieq mengibaratkan anggota Densus 88 sebagai koboi berwatak jahat. Karena itu tuntutan pembubaran terhadap pemberantas pelaku terorisme itu, menurut Rizieq rasional.

"Densus 88 dan BNPT harus ditarik ke pengadilan HAM internasional. Mereka sudah melakukan pelanggaran berat terhadap HAM," imbuh Rizieq bersemangat.

Poin kedua hasil munas yang dianggap tak kalah penting, menyoal penyelenggaraan Miss World di Jakarta dan Bali. "Saya mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Miss World," tutur dia.

Rizieq bahkan meminta pengurus dan kader FPI di daerah melakukan demonstrasi menolak ajang internasional tersebut.

"Kami ingatkan agar seusai milad, gelar demo di daerah masing-masing, agar mereka tahu kami tidak rela dengan miss miss maksiat dan kezaliman itu," ujarnya.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%