detikcom
Jumat, 23/08/2013 22:51 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Ingin Rapat Partai di Rumah Dinas

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Ganjar Pranowo
Semarang, - Ganjar Pranowo resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah menggantikan Bibit Waluyo. Politisi PDIP itupun berkeinginan agar rapat kader PDIP tingkat ranting pertama di daerah Gajahmungkur digelar di Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur.

"Khususnya ranting anak ranting Semarang, nanti saya dan Pak Heru (Wagub Jateng) ada di Rumah Dinas. Aku ingin rapat ranting pertama saya sejak jadi Gubernur di Rumah Dinas," kata Ganjar saat menyapa kader PDIP di kantor DPD PDIP Jateng, Jalan Brigjen Sudiarto Semarang, Jumat (23/8/2013).

Ia mengkhususkan untuk wilayah Gajahmungkur Semarang karena merupakan lokasi rumah dinas Gubernur. "Saya akan bikin proyek pendidikan politik dan diklat-diklat di rumah gubernur," imbuhnya.

Ganjar juga berjanji jika nantinya ada tugas Gubernur ke luar kota di Jawa Tengah, maka dirinya akan mengunjungi pengurus PDIP di tempat yang dikunjunginya. Dengan demikian konsolidasi partai akan tetap terjaga.

"Setiap saya keliling, apakah sore atau malam, saya harus ketemu partai," ujarnya.

Selain itu ia mengaku sudah menggelar rapat dengan Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah yang merupakan kader PDIP dengan tujuan mensinkronkan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu Plt Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan tidak ada larangan pertemuan di rumah dinas asalkan tidak resmi. Menurutnya yang dimaksudkan oleh Ganjar adalah mengumpulkan kader di rumah dinas namun tidak menggelar Diklat di sana.

"Kalau briefing atas nama rakyat ya boleh, to? Kalau tidak resmi boleh-boleh saja. Diklat tidak mungkin dilakukan di situ, maksud mas Ganjar itu mendatangkan, menawari, dan memberitahu saja," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(alg/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%