Jumat, 23/08/2013 22:51 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Ingin Rapat Partai di Rumah Dinas

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Ganjar Pranowo
Semarang, - Ganjar Pranowo resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah menggantikan Bibit Waluyo. Politisi PDIP itupun berkeinginan agar rapat kader PDIP tingkat ranting pertama di daerah Gajahmungkur digelar di Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur.

"Khususnya ranting anak ranting Semarang, nanti saya dan Pak Heru (Wagub Jateng) ada di Rumah Dinas. Aku ingin rapat ranting pertama saya sejak jadi Gubernur di Rumah Dinas," kata Ganjar saat menyapa kader PDIP di kantor DPD PDIP Jateng, Jalan Brigjen Sudiarto Semarang, Jumat (23/8/2013).

Ia mengkhususkan untuk wilayah Gajahmungkur Semarang karena merupakan lokasi rumah dinas Gubernur. "Saya akan bikin proyek pendidikan politik dan diklat-diklat di rumah gubernur," imbuhnya.

Ganjar juga berjanji jika nantinya ada tugas Gubernur ke luar kota di Jawa Tengah, maka dirinya akan mengunjungi pengurus PDIP di tempat yang dikunjunginya. Dengan demikian konsolidasi partai akan tetap terjaga.

"Setiap saya keliling, apakah sore atau malam, saya harus ketemu partai," ujarnya.

Selain itu ia mengaku sudah menggelar rapat dengan Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah yang merupakan kader PDIP dengan tujuan mensinkronkan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu Plt Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan tidak ada larangan pertemuan di rumah dinas asalkan tidak resmi. Menurutnya yang dimaksudkan oleh Ganjar adalah mengumpulkan kader di rumah dinas namun tidak menggelar Diklat di sana.

"Kalau briefing atas nama rakyat ya boleh, to? Kalau tidak resmi boleh-boleh saja. Diklat tidak mungkin dilakukan di situ, maksud mas Ganjar itu mendatangkan, menawari, dan memberitahu saja," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%