detikcom
Rabu, 21/08/2013 01:32 WIB

350 KK di Waduk Ria Rio Direlokasi ke Rusun Komarudin

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pemkot Jakarta Timur memutuskan untuk merelokasi warga Kampung Pendongkelan yang terkena imbas revitalisasi Waduk Ria Rio. Relokasi tersebut akan berjalan pada bulan November nanti.

"Hasil rapat Waduk Ria Rio dengan Pak Wagub, kita akan menertibkan mereka. Sebagai gantinya kita akan menyediakan rusun di Komarudin sambil menunggu renovasi selesai," ujar Walikota Jakarta Timur Krisdianto usai sosialisasi di Kecamatan Jatinegara, Selasa (20/8/2013).

Krisdianto mengatakan, total jumlah kepala keluarga yang tergusur dari revitalisasi Waduk Ria Rio dapat ditampung di Rusun Komarudin. Selain itu, pihaknya akan memberi sejumlah uang kontrak bagi warga yang terkena gusuran.

"Kita akan relokasi 350 KK ke Rusun Komarudin. Sementara menunggu renovasi selesai bulan November, mereka dikasih uang kontrak sebesar 1 juta untuk dua bulan," tuturnya.

Krisdianto menambahkan, warga yang direlokasi ke rusun tersebut akan dikenakan biaya sewa. Jika ditengah jalan mereka mengalihkan sewanya ke pihak lain, Pemkot Jakarta Timur akan menindak tegas

"Relokasi mereka hitungannya menyewa seperti biasa , kalau ada yang dialihkan akan kita keluarkan," kata pria yang dilantik Jokowi di dekat tempat penumpukan sampah di Pulo Jahe, Jakarta Timur, pada Kamis (21/12/2012) lalu.

"Itukan lahan pemda, kalau tidak mau akan tetap kita tertibkan. Sudah baik kita beri rusun dari pada tidak dapat apa-apa," tutup Krisdianto.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%