Detik.com News
Detik.com
Senin, 19/08/2013 19:32 WIB

SP3 Kasus Awang Farouk Digugat, Kejagung: Kita Ikuti Proses Hukum

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak digugat. Kejaksaan Agung siapmengikuti proses hukum yang segera dimulai.

"Ya itukan bagian proses hukum kita hormati penggugat," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Andhi mengatakan, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum jika tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, Andhi menegaskan kejaksaan sudah mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

"Kita kan pasti ada dasar hukumnya. Kita hadiri saja persidangan," ucap Andhi.

Sebelumnya warga Kalimantan Timur Andi Mappasiling mengajukan gugatan praperadilan. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen kepada detikcom di kantornya, Jl Ampera Raya Jakarta, Senin (19/8/2013).

Di dalam permohonannya, Andi yang bekerja sebagai karyawan swasta itu meminta hakim untuk meyatakan batal dan tidak sah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut dibuka kembali.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%