detikcom
Senin, 19/08/2013 19:32 WIB

SP3 Kasus Awang Farouk Digugat, Kejagung: Kita Ikuti Proses Hukum

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak digugat. Kejaksaan Agung siapmengikuti proses hukum yang segera dimulai.

"Ya itukan bagian proses hukum kita hormati penggugat," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Andhi mengatakan, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum jika tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, Andhi menegaskan kejaksaan sudah mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

"Kita kan pasti ada dasar hukumnya. Kita hadiri saja persidangan," ucap Andhi.

Sebelumnya warga Kalimantan Timur Andi Mappasiling mengajukan gugatan praperadilan. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen kepada detikcom di kantornya, Jl Ampera Raya Jakarta, Senin (19/8/2013).

Di dalam permohonannya, Andi yang bekerja sebagai karyawan swasta itu meminta hakim untuk meyatakan batal dan tidak sah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut dibuka kembali.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%