detikcom
Senin, 19/08/2013 19:32 WIB

SP3 Kasus Awang Farouk Digugat, Kejagung: Kita Ikuti Proses Hukum

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak digugat. Kejaksaan Agung siapmengikuti proses hukum yang segera dimulai.

"Ya itukan bagian proses hukum kita hormati penggugat," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Andhi mengatakan, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum jika tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, Andhi menegaskan kejaksaan sudah mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

"Kita kan pasti ada dasar hukumnya. Kita hadiri saja persidangan," ucap Andhi.

Sebelumnya warga Kalimantan Timur Andi Mappasiling mengajukan gugatan praperadilan. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen kepada detikcom di kantornya, Jl Ampera Raya Jakarta, Senin (19/8/2013).

Di dalam permohonannya, Andi yang bekerja sebagai karyawan swasta itu meminta hakim untuk meyatakan batal dan tidak sah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut dibuka kembali.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%