Senin, 19/08/2013 19:32 WIB

SP3 Kasus Awang Farouk Digugat, Kejagung: Kita Ikuti Proses Hukum

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak digugat. Kejaksaan Agung siapmengikuti proses hukum yang segera dimulai.

"Ya itukan bagian proses hukum kita hormati penggugat," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Andhi mengatakan, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum jika tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, Andhi menegaskan kejaksaan sudah mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

"Kita kan pasti ada dasar hukumnya. Kita hadiri saja persidangan," ucap Andhi.

Sebelumnya warga Kalimantan Timur Andi Mappasiling mengajukan gugatan praperadilan. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen kepada detikcom di kantornya, Jl Ampera Raya Jakarta, Senin (19/8/2013).

Di dalam permohonannya, Andi yang bekerja sebagai karyawan swasta itu meminta hakim untuk meyatakan batal dan tidak sah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut dibuka kembali.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%