detikcom
Kamis, 15/08/2013 14:49 WIB

Polisi: Korban Pencabulan Pemuka Agama di Nganjuk yang Melapor 1 Orang

Tamam Mubarok - detikNews
Nganjuk - Polres Nganjuk baru menerima satu laporan dugaan tindakan asusila yang dilakukan pemuka agama di Nganjuk, Jatim berinisial AK (50). Pihak kepolisian menegaskan, tidak menutup kemungkinan, korban masih ada tapi belum melapor.

"Sejauh ini masih ada seorang korban yang melapor. Korban satu ini adalah putri kadungnya sendiri," kata Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Anton Prasetya, Kamis (15/8/2013).

Data yang diperoleh dari Polres Nganjuk, kasus yang dilakukan AK terhadap putri kandungnya ini dilaporkan pada 27 Juni 2013 lalu. Saat melapor, korban ditemani ibunya berinisial P.

"Saat melapor, korban ditemani ibunya," ujarnya.

Sementara Kanit Reskrim Polres Nganjuk Iptu Asful mengatakan, memang AK mempunyai 3 anak. Putri yang pertama, menjadi korban persetubuhan bapaknya sendiri. Namun dirinya belum mendapat laporan jika korban ada 3 orang.

"Memang tak menutup kemungkinan korbannya ada 3, itu informasi yang berkembang di masyarakat. Namun sementara ini yang melapor hanya seorang korban," kata Asful saat ditemui di ruangannya.

Asful mejelaskan, informasi yang berkembang di kalangan para tetangga Gus Put, korban tak hanya 3, namun 4 orang ditambah seorang kepokanannya. "Namun itu hanya isu yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Pihak kepolisian juga tak mendapati data resmi jikalau Gus Put mempunyai 3 istri. Namun lagi-lagi informasi yang berkembang, buronan polisi ini beristri 3.

"Istri sahnya hanya satu. Entah istri lainnya itu sah apa tidak belum diketahui," ungkapnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%