Wali Kota Jaktim Geram Dinas UKM Tak Bisa Bina PKL

Jakarta - Sulitnya memberantas Pedagang Kaki Lima (PKL) diakui Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto. Pihak Kotamadya Jaktim dalam penanganan PKL bersinergi dengan Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun Dinas UKM dinilai tak bisa membina PKL.

"Dinas UKM ini rapot merah, Saya selalu panggil tiap rapat, dalam rapat dengan Bu Ratna saya selalu mengatakan masalah PKL di Jakarta Timur itu paling kursial. Karena (Dinas UKM) hanya bisa membangun lokbin (Lokasi Binaan-red), tetapi tidak bisa membina pedagang. Alhasil mereka kembali lagi ke jalan," ujar Krisdianto, usai sosialisasi Waduk Riario di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/8/2013).

Krisdianto mengatakan dalam rapat koordinasi berharap dinas UKM dapat mengembalikan mereka (PKL-red) ke fungsinya. Selain dikembalikan ke fungsinya, PKL tersebut juga harus dibina.

"Dalam kordinasi supaya mengembalikan fungsi lokbin sekaligus dibina mereka. Ketika ada pelangaran nanti kami akan menindak, sehingga tidak semua dibebankan kepada kepala wilayah," ujarnya.

Menurutnya permasalahan PKL tidak akan dapat diselesaikan sendiri. Permasalah ini dapat selesai jika bisa disinergikan ke semua elemen yang ada.

"Kaki lima tangung jawab Wali Kota tetapi bukan semata-semata Wali Kota sendiri yang bisa mengerjakan sendiri. Artinya untuk menyelesaikan masyarakat juga harus mendukung dengan tidak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan ketika berbelanja," tandasnya.

Krisdianto mengatakan permasalahan PKL sudah menjadi komitmen Pemprov DKI, yang harus bisa diselesaikan oleh Wali Kota. Ke depan diharapkan sudah tidak ada PKL yang berada di bahu jalan.

"Bahwa nantinya pedestrian dan pedagang di badan jalan harus ditertibkan. Untuk PKL silakan cari tempat yang sesuai. Dan kita berharap masyarakat dapat memaklumi keadaan ini," tandasnya.

(edo/nwk)