Kamis, 15/08/2013 14:23 WIB

Peredaran Senjata Api Gelap

Sindikat Internasional Kuasai Pasar Senjata Api Ilegal

Hardani Triyoga,Idham Khalid - detikNews
Polisi menunjukkan senjata api ilegal yang digunakan pelaku kejahatan
Jakarta - Pengamat kepolisian dan dosen kriminolog Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan, Indonesia dianggap sindikat penjualan senpi ilegal sebagai pasar bagus karena permintaan cukup tinggi. Beberapa kejadian kekerasan dengan penembakan di daerah seperti Poso, Aceh sebelumnya dan sekarang Papua menjadi indikasinya. Hal ini ditambah Indonesia yang juga potensial sebagai jalur pasar narkotika, dengan angka kriminalitas yang tinggi.

Hampir semua penjahat melengkapi dirinya dengan senjata api dalam mempermudah aksinya. “Ini sama seperti narkoba. Hukumannya berat, tapi berani karena untungnya gede,” kata Bambang kepada detik, Rabu (14/8). Senjata api yang masuk ke Indonesia umumnya dipasok dari Filipina. Di Indonesia, senjata api tersebut diterima oleh sebuah sindikat yang telah memiliki jaringan ke beberapa daerah dan kota besar. “Mereka bentuk jaringan dari daerah ke daerah karena terbiasa menyelundupkan,” kata Bambang.

Menurut dia, aksi sindikat dan pelaku kejahatan dengan senjata api sudah di luar batas kewajaran. Akibatnya meski gencar dilakukan razia dan penangkapan, senjata api tetap masih beredar, dan digunakan dalam sejumlah aksi kejahatan. Memang selama ini dalam undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata api, polisi punya tanggung jawab tunggal terkait koordinasi pengawasan.



Namun karena wilayah yang luas dan potensi kejahatan yang tinggi kepolisian sulit mengawasi perdaran senjata api ilegal ini. Seharusnya dalam konteks pengaturan, dan pengawasan kepolisian juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Kemenkopolhukam); Direktorat Bea Cukai, dan Imigrasi. “Ini penting beneran masalah besar. Saya hanya khawatir Indonesia kayak Meksiko yang setiap kartel narkoba pegang senjata api dan berani perang tembakan,” kata Bambang.

Kriminolog Iqraq Sulhin mengatakan selain pengawasan kontrol yang ketat, polisi juga harus melakukan upaya penegakan hukum seperti melakukan razia di beberapa daerah rawan kriminalitas. Dibandingkan negara lain, Indonesia termasuk telat menghilangkan jenis senjata api tipe lama. Bukan dibinasakan, tapi malah dikembangkan secara otodidak dengan membuat senjata api rakitan baru. “Nah, kalau begini ya gampang dibaca perampok pakai senjata api kan. Ini jadi peluang untuk kejahatan penjualan senjata api,” kata Iqraq.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tidak membantah mengalami kesulitan menangani peredaran senjata api ilegal. "Sampai hari ini kami masih terus berupaya mengungkap peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan dapat segera terselesaikan," Kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto di kantornya, Rabu (14/8) kemarin.

Menurut dia, dari beberapa kasus yang berhasil ungkap, senjata api yang digunakan pada aksi kejahatan merupakan jenis Bareta rakitan. Sejak 2008 Kepolisian RI telah melarang kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Tidak ada lagi izin kepemilikan senjata api, namun tetap ada izin untuk melakukan kegiatan olah raga menembak. "Kalau mereka mau kegiatan latihan, itu menghubungi Kepolisian setempat untuk latihan tapi habis itu digudangkan lagi," kata Agus.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(erd/erd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%