detikcom
Kamis, 15/08/2013 13:17 WIB

Ini Penjelasan Ahok Soal 'Ahok Center' di Jakarta

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Sejumlah relawan dan simpatisan Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) membangun organisasi yang dinamai Ahok Center. Ahok membantah mendirikan dan meresmikan organisasi tersebut.

Menurutnya, organisasi itu hanya inisiatif relawan dan simpatisan yang kerap melaporkan masalah-masalah di Jakarta.

"Kita nggak pernah bikin Ahok Center. Itu adalah relawan-relawan waktu dulu, yang setelah mereka tahu kita mau bereskan rusun, ada masalah, relawan ini turun. Supaya tidak dianggap liar, mereka menulisnya Ahok Center gitu," kata Ahok di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Ahok mengaku pernah menanyakan keberadaan organisasi ini, dan disebutkan Ahok Center hanya ingin membantunya membenahi Jakarta. Ahok menjelaskan dirinya tak pernah meresmikan Ahok Center.

"Saya nggak pernah resmikan. Saya tahu, mereka sebetulnya bukan mitra. Mereka turun ke lapangan untuk bantu laporan, SMS ke saya. Jadi Ahok Center itu nggak ada organisasinya, itu relawan-relawan yang buka pos di Juanda," ujar Ahok.

Ahok juga membantah Ahok Center mengelola dana dari CSR perusahaan. Sepengetahuannya, Ahok Center hanya bersifat mengawasi karena tak memiliki rekening tertentu untuk pembiayaan kegiatannya.

"Ahok Center nggak ada rekening bank dan tidak pernah terima duit. Semua bantuan kan bentuknya sumbangan teman-teman, BUMD, dan bentuk barang. Mereka cuma bantu mengawasi barangnya dicuri atau dijual nggak. Mereka nggak mau terima duit dan kita pun nggak pernah terima uang," kata suami Veronica Tan ini.

Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta jika Ahok Center digunakan untuk meminta uang, maka segera dilaporkan padanya. Ancaman pidana pun bisa dikenakan.

"Kecuali kalau mereka mengatasnamakan Ahok Center buat minta-minta duit. Nah itu kita pidana kalau sudah ada laporan seperti itu," tutup Ahok.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/nik)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close