detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 19:42 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 15/08/2013 07:05 WIB

PBB Beri Mandat Mayjen Imam Edy Mulyono Pimpin Pasukan di Sahara Barat

Andri Haryanto - detikNews
istimewa
Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara).

"Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/8/2013) pagi.

Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. "Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia," kata Desra.

Mayjen Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun.

MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988.

MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.

Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis (leadership position) pada UN PKOs. Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi FC pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden RI) menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996).

Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia).

Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ahy/bil)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%