detikcom
Kamis, 08/08/2013 04:10 WIB

PPP DKI Ingin DPRD Fasilitasi Pertemuan Haji Lulung dan Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta ingin agar pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana dilakukan secara formal, bukan pribadi. Karena itu PPP meminta DPRD DKI memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu akan bersifat resmi melalui pemanggilan DPRD DKI kepada Ahok," ujar Wakil Sekjen DPW PPP DKI kepada wartawan, Rabu (7/8/2013).

Muhidin mengatakan, penolakan PPP DKI atas pertemuan secara pribadi itu karena menilai Ahok masih belum bisa mengubah sikapnya.

"Unjuk rasa yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi sebenarnya sebagai bentuk untuk mengingatkan wagub untuk mengubah sikapnya yang arogan. Mengingat beliau saat ini adalah pejabat publik," ucap Muhidin.

Sementara itu, terkait dengan upaya penertiban dan relokasi PKL liar di Tanah Abang, Muhidin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemuda Tanah Abang (FKPT) ini mendukung. Bahkan Muhidin dan ormasnya siap jika diminta untuk membantu.

"Jika Pemprov DKI membutuhkan bantuan dalam penertiban, kita siap dilibatkan. Semua tentunya ingin melihat Tanah Abang lebih rapi dan tertata. Termasuk kami," katanya.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%