detikcom
Kamis, 08/08/2013 04:10 WIB

PPP DKI Ingin DPRD Fasilitasi Pertemuan Haji Lulung dan Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta ingin agar pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana dilakukan secara formal, bukan pribadi. Karena itu PPP meminta DPRD DKI memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu akan bersifat resmi melalui pemanggilan DPRD DKI kepada Ahok," ujar Wakil Sekjen DPW PPP DKI kepada wartawan, Rabu (7/8/2013).

Muhidin mengatakan, penolakan PPP DKI atas pertemuan secara pribadi itu karena menilai Ahok masih belum bisa mengubah sikapnya.

"Unjuk rasa yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi sebenarnya sebagai bentuk untuk mengingatkan wagub untuk mengubah sikapnya yang arogan. Mengingat beliau saat ini adalah pejabat publik," ucap Muhidin.

Sementara itu, terkait dengan upaya penertiban dan relokasi PKL liar di Tanah Abang, Muhidin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemuda Tanah Abang (FKPT) ini mendukung. Bahkan Muhidin dan ormasnya siap jika diminta untuk membantu.

"Jika Pemprov DKI membutuhkan bantuan dalam penertiban, kita siap dilibatkan. Semua tentunya ingin melihat Tanah Abang lebih rapi dan tertata. Termasuk kami," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(jor/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%