detikcom
Kamis, 08/08/2013 04:10 WIB

PPP DKI Ingin DPRD Fasilitasi Pertemuan Haji Lulung dan Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta ingin agar pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana dilakukan secara formal, bukan pribadi. Karena itu PPP meminta DPRD DKI memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu akan bersifat resmi melalui pemanggilan DPRD DKI kepada Ahok," ujar Wakil Sekjen DPW PPP DKI kepada wartawan, Rabu (7/8/2013).

Muhidin mengatakan, penolakan PPP DKI atas pertemuan secara pribadi itu karena menilai Ahok masih belum bisa mengubah sikapnya.

"Unjuk rasa yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi sebenarnya sebagai bentuk untuk mengingatkan wagub untuk mengubah sikapnya yang arogan. Mengingat beliau saat ini adalah pejabat publik," ucap Muhidin.

Sementara itu, terkait dengan upaya penertiban dan relokasi PKL liar di Tanah Abang, Muhidin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemuda Tanah Abang (FKPT) ini mendukung. Bahkan Muhidin dan ormasnya siap jika diminta untuk membantu.

"Jika Pemprov DKI membutuhkan bantuan dalam penertiban, kita siap dilibatkan. Semua tentunya ingin melihat Tanah Abang lebih rapi dan tertata. Termasuk kami," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%