Kamis, 08/08/2013 04:10 WIB

PPP DKI Ingin DPRD Fasilitasi Pertemuan Haji Lulung dan Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta ingin agar pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana dilakukan secara formal, bukan pribadi. Karena itu PPP meminta DPRD DKI memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu akan bersifat resmi melalui pemanggilan DPRD DKI kepada Ahok," ujar Wakil Sekjen DPW PPP DKI kepada wartawan, Rabu (7/8/2013).

Muhidin mengatakan, penolakan PPP DKI atas pertemuan secara pribadi itu karena menilai Ahok masih belum bisa mengubah sikapnya.

"Unjuk rasa yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi sebenarnya sebagai bentuk untuk mengingatkan wagub untuk mengubah sikapnya yang arogan. Mengingat beliau saat ini adalah pejabat publik," ucap Muhidin.

Sementara itu, terkait dengan upaya penertiban dan relokasi PKL liar di Tanah Abang, Muhidin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemuda Tanah Abang (FKPT) ini mendukung. Bahkan Muhidin dan ormasnya siap jika diminta untuk membantu.

"Jika Pemprov DKI membutuhkan bantuan dalam penertiban, kita siap dilibatkan. Semua tentunya ingin melihat Tanah Abang lebih rapi dan tertata. Termasuk kami," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%