detikcom
Rabu, 31/07/2013 12:02 WIB

KPU Susun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 2 Agustus

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - KPU memberi waktu masyarakat untuk mengecek nama mereka dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga tanggal 1 Agustus. Setelah masa itu berakhir, KPU akan menyusunnya menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Sesuai jadwal, masa tanggapan masyarakat akan berakhir 1 Agustus 2013, tahapan selanjutnya perbaikan dan penyusunan DPS mulai 2-15 Agustus 2013. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan akan menetapkan DPSHP.

"Petugas kami di PPS di desa/kelurahan akan segera memperbaiki DPS yang sudah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Sambil memperbaiki DPS, masyarakat tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan dirinya ke PPS jika belum terdaftar sebagai pemilih," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2013).

Menurutnya, untuk menyusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu, semua masukan dan tanggapan masyarakat yang datanya akurat wajib diakomodir oleh KPU. KPU juga sudah mengirim surat edaran kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"KPU RI memberi tenggat waktu kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengunggah DPS dalam format excel ke sistem informasi data pemilih (sidalih) paling lambat 31 Juli 2013," tuturnya.

"Kalau KPU tidak mampu mengunggah DPS dalam format excel ke Sidalih karena keterbatasan jaringan internet maka proses pengunggahannya dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetangga terdekat," imbuh Ferry.

Ia menuturkan, proses perbaikan DPS menyangkut dua hal yakni menambah data pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dan mengoreksi data pemilih yang kurang akurat kebenarannya. "Setelah DPSHP ditetapkan nantinya akan diumumkan lagi ke publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat," ujar Ferry.

Sebagaimana diketahui, masyarakat dapat mengecek namanya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih pada Pemilu 2014 melalui website KPU http://data.kpu.go.id/dps.php. Jika belum terdaftar maka diminta untuk mendaftarkan diri ke petugas KPU di kelurahan/desa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%