detikcom
Rabu, 31/07/2013 12:02 WIB

KPU Susun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 2 Agustus

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - KPU memberi waktu masyarakat untuk mengecek nama mereka dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga tanggal 1 Agustus. Setelah masa itu berakhir, KPU akan menyusunnya menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Sesuai jadwal, masa tanggapan masyarakat akan berakhir 1 Agustus 2013, tahapan selanjutnya perbaikan dan penyusunan DPS mulai 2-15 Agustus 2013. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan akan menetapkan DPSHP.

"Petugas kami di PPS di desa/kelurahan akan segera memperbaiki DPS yang sudah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Sambil memperbaiki DPS, masyarakat tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan dirinya ke PPS jika belum terdaftar sebagai pemilih," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2013).

Menurutnya, untuk menyusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu, semua masukan dan tanggapan masyarakat yang datanya akurat wajib diakomodir oleh KPU. KPU juga sudah mengirim surat edaran kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"KPU RI memberi tenggat waktu kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengunggah DPS dalam format excel ke sistem informasi data pemilih (sidalih) paling lambat 31 Juli 2013," tuturnya.

"Kalau KPU tidak mampu mengunggah DPS dalam format excel ke Sidalih karena keterbatasan jaringan internet maka proses pengunggahannya dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetangga terdekat," imbuh Ferry.

Ia menuturkan, proses perbaikan DPS menyangkut dua hal yakni menambah data pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dan mengoreksi data pemilih yang kurang akurat kebenarannya. "Setelah DPSHP ditetapkan nantinya akan diumumkan lagi ke publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat," ujar Ferry.

Sebagaimana diketahui, masyarakat dapat mengecek namanya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih pada Pemilu 2014 melalui website KPU http://data.kpu.go.id/dps.php. Jika belum terdaftar maka diminta untuk mendaftarkan diri ke petugas KPU di kelurahan/desa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%