Selasa, 30/07/2013 10:26 WIB

5 Cerita 'Perang Panas Dingin' Ahok Vs Haji Lulung

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 6 Next »
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat perseturuan sengit menyusul penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Konflik itu mereda lewat pembicaraan via telepon.

Hubungan Ahok dan Haji Lulung itu mencuat ketika Haji Lulung meminta Ahok dites kejiwaan gara-gara suka ngomong sembarangan. Tidak hanya diminta tes kejiwaan, Ahok juga didesak oleh pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam) untuk minta maaf kepada tokoh Tanah Abang tersebut. Pedemo bahkan sempat 'mengejar' Ahok hingga ruang kerjanya agar mau menemui mereka.

Permintaan Lulung dan desakan pendemo ditanggapi Ahok dengan penuh ketenangan dan senyuman. Eks Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah sakit jiwa, tapi bisa lolos menjadi pejabat. Ia tidak pernah menyebut Lulung tolol dan tidak pernah menyebut ada oknum DPRD yang ada di balik kisruh PKL Tanah Abang.

Ahok pun bersedia menghubungi Lulung melalui handphonenya. Di ujung telepon, mereka sepakat bertemu empat mata dan menstop adu argumen. Namun ayah 3 anak ini menegaskan tidak minta maaf kepada Lulung.

Berikut 5 cerita 'perang panas dingin' Ahok Vs Haji Lulung:

Next page :
1. Tes Kejiwaan



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%