detikcom
Sabtu, 27/07/2013 20:49 WIB

Modus Suap Pengacara Rekan Hotma Sudah Biasa Dilakukan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Mario C Bernardo (ist)
Jakarta - Kuasa hukum Mario C Bernardo mengklaim kliennya tidak pernah memberi suap kepada pegawai MA. Tapi menurut aktivis anti korupsi, Taufik Basari, modus yang digunakan Mario untuk memberi suap sudah biasa dilakukan.

"Modus ini sudah biasa, ini kan modus makelar perkara," ujar Taufik Basari di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Taufik menjelaskan pemberian suap kepada pihak yang seolah-olah tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah bergulir bertujuan untuk mengaburkan rantai suap. Sehingga ketika tertangkap pihak terpenting dalam rantai suap itu sulit dilacak.

"Kalau ketahuan maka perantara ini bisa diputus. Tidak aneh ketika terlibat bisa menolak tidak terkait langsung dengan perkara," jelas Taufik.

Dalam kasus Mario ini, Taufik melihat adanya kongkalikong antar pengacara. Ada kemungkinan, pengacara dari pihak yang sedang berperkara, meminta tolong kepada pengacara lain yang mempunyai relasi lebih.

"Bisa jadi advokat satu meminta bantuan advokat lainnya yang mempunyai akses kepada penegak hukum yang sedang menangani perkara," ungkapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Mario C Bernardo, Tommy Sihotang menegaskan kliennya tidak pernah melakukan penyuapan. Uang Rp 78 juta yang diberikan kepada seorang pegawai MA, Djodi Supratman adalah THR.

"Mario ini bagi-bagi THR, orang baik dia ini. Janganlah kita berprasangka dia lakukan suap," ujar Tommy Sihotang.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%