detikcom

Sabtu, 27/07/2013 12:47 WIB

KPK Tangkap Advokat

Kuasa Hukum : Mario Bukan Menyuap Pegawai MA, Tapi Bagi-bagi THR

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Mario Bernardo (ist)
Jakarta - KPK menetapkan Mario C Bernardo sebagai tersangka dugaan pemberian suap terhadap pegawai MA, Djodi Supratman. Kuasa hukum Mario, Tommy Sihotang berkeyakinan uang yang diberikan kepada Djodi bukan suap, tapi THR.

"Mario ini bagi-bagi THR, orang baik dia ini. Janganlah kita berprasangka dia lakukan suap," ujar Tommy Sihotang di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Tommy beralasan bahwa kliennya tidak sedang menangani kasus di MA. Djodi juga hanya seorang pegawai rendahan, yakni staf di Diklat MA. Sehingga dia tidak punya kapasitas untuk mengurus kasus yang tengah bergulir di MA.

"Kalau beneran mau nyuap hakim agung masak cuma 78 juta. Kalau dibagi tiga berarti satu hakim dapat Rp 20 an juta. Itu buat makan siang saja nggak cukup," tegas Tommy.

Kuasa hukum Mario itu menyayangkan KPK yang langsung membawa kasus kliennya ke ranah hukum. Menurutnya, kasus Mario adalah kasus pelanggaran kode etik advokat.

Mario dan Djodi terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Dalam penangakapan itu, penyidik mengamankan uang Rp 78 juta dan Rp 50 juta. Uang itu diduga sebagai uang suap untuk pengurusan kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito (HWO) yang tengah bergulir pada tingkat kasasi di MA.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(kha/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%