detikcom
Sabtu, 27/07/2013 12:47 WIB

KPK Tangkap Advokat

Kuasa Hukum : Mario Bukan Menyuap Pegawai MA, Tapi Bagi-bagi THR

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Mario Bernardo (ist)
Jakarta - KPK menetapkan Mario C Bernardo sebagai tersangka dugaan pemberian suap terhadap pegawai MA, Djodi Supratman. Kuasa hukum Mario, Tommy Sihotang berkeyakinan uang yang diberikan kepada Djodi bukan suap, tapi THR.

"Mario ini bagi-bagi THR, orang baik dia ini. Janganlah kita berprasangka dia lakukan suap," ujar Tommy Sihotang di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Tommy beralasan bahwa kliennya tidak sedang menangani kasus di MA. Djodi juga hanya seorang pegawai rendahan, yakni staf di Diklat MA. Sehingga dia tidak punya kapasitas untuk mengurus kasus yang tengah bergulir di MA.

"Kalau beneran mau nyuap hakim agung masak cuma 78 juta. Kalau dibagi tiga berarti satu hakim dapat Rp 20 an juta. Itu buat makan siang saja nggak cukup," tegas Tommy.

Kuasa hukum Mario itu menyayangkan KPK yang langsung membawa kasus kliennya ke ranah hukum. Menurutnya, kasus Mario adalah kasus pelanggaran kode etik advokat.

Mario dan Djodi terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Dalam penangakapan itu, penyidik mengamankan uang Rp 78 juta dan Rp 50 juta. Uang itu diduga sebagai uang suap untuk pengurusan kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito (HWO) yang tengah bergulir pada tingkat kasasi di MA.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kha/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%