Kamis, 25/07/2013 11:29 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Mobil Toilet

7 PNS Dinas Kebersihan DKI Jakarta Diperiksa Kejaksaan Agung

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Penyidik kejaksaan kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil. Tujuh staf dinas kebersihan Pemprov DKI Jakarta dimintai keterangannya.

"Saksi dari Dinas Kebersihan, Lenny M, Marulam Manalu, Wagiman, Ir Ali Yudha K, Ir.Wahyu Pudji, Hj.Endang dan Nilam Sari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi dalam pesan singkat, Kamis (25/7/2013).

Untung mengatakan, kejaksaan juga mengagendakan pemeriksaan saksi perusahaan rekanan pengadaan mobil tersebut. Direktur PT Karabha Perkasa Jakarta akan dimintain keterangan.

Tim penyidik telah menetapkan lima orang tersangka. Yakni EB mantan Kadis Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. YP selaku Direktur PT Astrasea Pasarindo, Y selaku Direktur PT Gipindo Piranti Insani. Mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI berinisial LL selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berinisial A.

Hasil penyelidikan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak korupsi dengan indikasi mark up (penggelembungan) anggaran. Dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 itu diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%