detikcom
Kamis, 25/07/2013 11:29 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Mobil Toilet

7 PNS Dinas Kebersihan DKI Jakarta Diperiksa Kejaksaan Agung

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Penyidik kejaksaan kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil. Tujuh staf dinas kebersihan Pemprov DKI Jakarta dimintai keterangannya.

"Saksi dari Dinas Kebersihan, Lenny M, Marulam Manalu, Wagiman, Ir Ali Yudha K, Ir.Wahyu Pudji, Hj.Endang dan Nilam Sari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi dalam pesan singkat, Kamis (25/7/2013).

Untung mengatakan, kejaksaan juga mengagendakan pemeriksaan saksi perusahaan rekanan pengadaan mobil tersebut. Direktur PT Karabha Perkasa Jakarta akan dimintain keterangan.

Tim penyidik telah menetapkan lima orang tersangka. Yakni EB mantan Kadis Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. YP selaku Direktur PT Astrasea Pasarindo, Y selaku Direktur PT Gipindo Piranti Insani. Mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI berinisial LL selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berinisial A.

Hasil penyelidikan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak korupsi dengan indikasi mark up (penggelembungan) anggaran. Dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 itu diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%