Detik.com News
Detik.com
Rabu, 24/07/2013 15:08 WIB

Pilkada Jatim

Khofifah Buka-bukaan Soal Politik Borong Partai Jelang Pilgub Jatim

Siti Aisyah - detikNews
Khofifah Buka-bukaan Soal Politik Borong Partai Jelang Pilgub Jatim Khofifah
Jakarta - Menjelang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan PTUN, kubu Khofifah Indar Parawansa menggelar jumpa pers. Dia buka-bukaan soal sejumlah praktik 'kotor' menjelang Pilgub Jatim.

"Saya ingin sampaikan, proses menarik dari pemilihan bakal calon gubernur ada politik borong partai," kata Khofifah di Kantor Pengacara Otti Hasibuan di Kompleks Duta Merlin, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2013).

Khofifah didampingi calon gubernur Jatim Herman Sumaweredja, dan pengacara Otto Hasibuan.

Khofifah mengaku punya cukup bukti atas tudingannya tersebut. Bahkan ada sejumlah rekan yang siap memberikan testimoni.

"Mereka ditelepon 3 kali sehari, cabutlah Khofifah dan berilah dukungan kepada kami. Melakukan sabotase politik, akhirnya kita menangkap bahwa politik kartel, teman ada yang memberikan testimoni. Partai 0,2 persen ditawarkan 2 miliar, kalau tidak mau diancam akan dibunuh," bebernya.

Menurut Khofifah, ada kejahatan dan intimidasi selama persiapan pencalonan Pilgub Jatim. Juga pemindahan dukungan yang berujung pencoretannya dari Pilgub Jatim.

"Selain ada borong partai ini ada persoalan serius. Yang paling fatal ada tanda tangan Ketum dipalsukan. Bahwa tanda tangan dipalsukan. Ketum PPNUI sudah menyurat ke KPUD bahwa tanda tangan dipalsukan. Ada surat dengan SK yang masih berlaku dan ada surat yang tidak berlaku," ungkap Khofifah.

"Ketika kemudian dianggap dualisme pada saat yang sama sedang ada proses amputasi," gugatnya.

Khofifah Indar Parawansa gagal menjadi calon gubernur berdasarkan keputusan KPU Jatim. Khofifah kemudian melaporkan komisioner KPU Jatim ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik pada 17 Juli lalu.

Materi aduan itu antara lain terkait dengan dukungan ganda. Menurut kubu Khofifah, seharusnya menteri era Gus Dur itu yang lebih dahulu memasukkan berkas dukungan ke KPU. Namun yang diterima terlebih dahulu oleh KPU adalah bakal pasangan calon Karsa (Sukarwo dan Saifullah). Jadi ada dukungan ganda beberapa partai yang disebut baik di Khofifah dan Karsa.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%