detikcom

Rabu, 24/07/2013 15:07 WIB

Kembali Tanggapi FPI, Kapolri: Ormas Tak Boleh Langgar Hukum

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo kembali mengomentari ormas Front Pembela Islam (FPI). Dia menegaskan, tak ada ormas yang bisa melanggar hukum.

"Sekali lagi, tidak ada ormas apa pun yang boleh melakukan pelanggaran hukkum, termasuk FPI," kata Timur usai mengikuti rapat MA, Kemenkum, Kejaksaan dan Polri (Mahkumjakpol) dan Kemenkes serta BNN membahas kelebihan kapasitas di Lapas, di Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (24/7/2013).

Rapat itu dihadiri oleh Ketua MA Hatta Ali, Menkes Nafsiah Mboi, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Pria berkumis ini menegaskan, bila ada anggota FPI yang melanggar dan merugikan masyarakat, polisi siap menjeratnya. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini.

Terkait wacana pembubaran FPI, Timur tak mau berkomentar banyak. Semua diserahkan pada institusi yang menanganinya, yakni Kemendagri.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(dro/mad)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%