Rabu, 24/07/2013 15:07 WIB

Kembali Tanggapi FPI, Kapolri: Ormas Tak Boleh Langgar Hukum

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo kembali mengomentari ormas Front Pembela Islam (FPI). Dia menegaskan, tak ada ormas yang bisa melanggar hukum.

"Sekali lagi, tidak ada ormas apa pun yang boleh melakukan pelanggaran hukkum, termasuk FPI," kata Timur usai mengikuti rapat MA, Kemenkum, Kejaksaan dan Polri (Mahkumjakpol) dan Kemenkes serta BNN membahas kelebihan kapasitas di Lapas, di Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (24/7/2013).

Rapat itu dihadiri oleh Ketua MA Hatta Ali, Menkes Nafsiah Mboi, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Pria berkumis ini menegaskan, bila ada anggota FPI yang melanggar dan merugikan masyarakat, polisi siap menjeratnya. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini.

Terkait wacana pembubaran FPI, Timur tak mau berkomentar banyak. Semua diserahkan pada institusi yang menanganinya, yakni Kemendagri.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dro/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%