Selasa, 23/07/2013 17:05 WIB

Kasus Penusukan di Kalibata City, Polisi Tunggu Data Kepemilikan Apartemen

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Polisi sudah melakukan penyelidikan terkait kasus penusukan di Tower Ebony apartemen Kalibata City, Jaksel. Namun belum ada pemeriksaan saksi, sebab masih ada data soal unit apartemen yang belum lengkap.

"Sampai sekarang kita belum mendapatkan laporan soal data kepemilikan apartemen," kata Kanit Reskrim Polsek Pancoran, AKP Suroto, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (23/7/2013).

Saat ini, polisi baru mendapat informasi unit apartemen itu di bawah penguasaan 'Dewi Property'. Namun, siapa pemilik aslinya belum jelas. Sebagian unit di Kalibata City memang banyak yang dititipkan ke Dewi, untuk disewakan.

Suroto menegaskan, polisi sudah melakukan penyelidikan di TKP penusukan, yakni di Unit 07AA. Olah TKP sudah dilakukan. Bahkan korban sudah diantar oleh polisi ke rumah sakit.

"Terus habis itu saya yang ngunci TKP, kuncinya juga saya bawa," imbuhnya.

Polisi akan terus mengusut kasus ini setelah data-data soal apartemen lengkap. Keterangan dari korban Romi (21) pun akan segera digali dalam waktu dekat.

"Kalau dari hasil penyelidikan terakhir, ditemukan adanya indikasi berantem. Jadi nggak tiba-tiba ditusuk sama pelaku," jelas Surot.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%