Sabtu, 20/07/2013 17:14 WIB

Larangan penggunaan sandal bagi pegawai

BBCIndonesia.com - detikNews
sandal jepit

Meski tidak ada aturan khusus, Dewan Kota meminta pegawai berpakaian pantas.

Pegawai di lingkungan Dewan Kota Plymouth dilarang untuk menggunakan sandal jepit dan pakaian tidak pantas lainnya selama bekerja pada musim panas ini.

Dewan Kota Plymouth mengatakan kepada para pegawai bahwa mereka tidak boleh tampak terlalu terbuka dan penggunaan sandal tentu saja tidak boleh.

Serikat pekerja mengatakan bahwa para pegawai bekerja di kantor yang panasnya sangat tidak nyaman.

Dewan mengatakan saat ini memang belum ada aturan yang khusus mengatur tentang hal tersebut namun mereka meminta agar pegawai tidak menggunakan sandal dengan alasan kesopanan.

"Tidak apa-apa untuk bersikap santai di kantor tapi tolong diingat ini adalah tempat dengan lingkungan bernuansa bisnis dan kita mengharapkan orang menggunakan pakaian yang pantas," kata penasihan dewan.

Cukup dewasa

"Tidak ada aturan yang dibuat untuk hal ini. Kami berpikir setiap orang telah cukup dewasa untuk memilih pakaian mereka."

Serikat kerja para pegawai, Unison mengatakan akan sangat bermanfaat jika pegawai diberikan panduan untuk memastikan mereka memahami apa yang harus dilakukan.

Juru Bicara Unison mengatakan: "Anggota kami menilai aturan yang diterbitkan telah diartikan sepihak sebagai sebuah perintah oleh para manajer dan Dewan Kota Plymouth tidak mengambil pendekatan yang tepat terhadap pandangan yang berbeda dari anggota kami terhadap harapan para manajer ditengah kondisi cuaca saat ini"

"Para anggota melaporkan kepada kami kalau mereka bekerja di kantor dengan kondisi panas yang tidak nyaman sepanjang hari."

Sementara juru bicara Dewan Kota mengatakan: "Kita semua ingin menikmati cuaca panas namun sebagai sebuah organisasi pada umumya, para pegawai perlu mengenakan pakaian yang pantas."

(bbc/bbc)

ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%