Sabtu, 20/07/2013 17:14 WIB

Larangan penggunaan sandal bagi pegawai

BBCIndonesia.com - detikNews
sandal jepit

Meski tidak ada aturan khusus, Dewan Kota meminta pegawai berpakaian pantas.

Pegawai di lingkungan Dewan Kota Plymouth dilarang untuk menggunakan sandal jepit dan pakaian tidak pantas lainnya selama bekerja pada musim panas ini.

Dewan Kota Plymouth mengatakan kepada para pegawai bahwa mereka tidak boleh tampak terlalu terbuka dan penggunaan sandal tentu saja tidak boleh.

Serikat pekerja mengatakan bahwa para pegawai bekerja di kantor yang panasnya sangat tidak nyaman.

Dewan mengatakan saat ini memang belum ada aturan yang khusus mengatur tentang hal tersebut namun mereka meminta agar pegawai tidak menggunakan sandal dengan alasan kesopanan.

"Tidak apa-apa untuk bersikap santai di kantor tapi tolong diingat ini adalah tempat dengan lingkungan bernuansa bisnis dan kita mengharapkan orang menggunakan pakaian yang pantas," kata penasihan dewan.

Cukup dewasa

"Tidak ada aturan yang dibuat untuk hal ini. Kami berpikir setiap orang telah cukup dewasa untuk memilih pakaian mereka."

Serikat kerja para pegawai, Unison mengatakan akan sangat bermanfaat jika pegawai diberikan panduan untuk memastikan mereka memahami apa yang harus dilakukan.

Juru Bicara Unison mengatakan: "Anggota kami menilai aturan yang diterbitkan telah diartikan sepihak sebagai sebuah perintah oleh para manajer dan Dewan Kota Plymouth tidak mengambil pendekatan yang tepat terhadap pandangan yang berbeda dari anggota kami terhadap harapan para manajer ditengah kondisi cuaca saat ini"

"Para anggota melaporkan kepada kami kalau mereka bekerja di kantor dengan kondisi panas yang tidak nyaman sepanjang hari."

Sementara juru bicara Dewan Kota mengatakan: "Kita semua ingin menikmati cuaca panas namun sebagai sebuah organisasi pada umumya, para pegawai perlu mengenakan pakaian yang pantas."

(bbc/bbc)

  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close