Jumat, 19/07/2013 22:17 WIB

Dirut PT HNW Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Benih Unggul

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (PT HNW) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012 pada dirjen tanaman pangan. Nilai proyek dalam kasus ini mencapai Rp 209 miliar.

"Menetapkan Dirut PT HNW inisial S sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Untung mengatakan kejaksaan juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, pertama di rumah saksi dalam kasus ini, yakni Mahfudi Husodo di Jl Koptu Berlian Kelurahan Tegal Kec Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Kedua di kantor PT HNW di Griya Mutiara blok A/2 Baturejo Banguntapan Bantul Yogyakarta.

"Rumah tersangka S di perumahan Griya Mutiara Rt 006 Banguntapan Bantul Yogyakarta," ujar Untung.

Kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen dan surat yang dianggap perlu serta benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Untung dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup hingga akhirnya menetapkan tersangka lainnya yakni pimpinan produksi PT HNW inisial MH. Namun karena dari awal penyidikan MH tidak koorporatif akhirnya tim penyidik membawa tersangka ke Kejaksaan Agung RI untuk ditahan.

"Dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejagung RI dari 19 Juli sampai 07 Agustus 2013 berdasarkan surat perintah penahanan no: print-14/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013," kata Untung.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close