detikcom
Jumat, 19/07/2013 22:17 WIB

Dirut PT HNW Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Benih Unggul

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (PT HNW) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012 pada dirjen tanaman pangan. Nilai proyek dalam kasus ini mencapai Rp 209 miliar.

"Menetapkan Dirut PT HNW inisial S sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Untung mengatakan kejaksaan juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, pertama di rumah saksi dalam kasus ini, yakni Mahfudi Husodo di Jl Koptu Berlian Kelurahan Tegal Kec Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Kedua di kantor PT HNW di Griya Mutiara blok A/2 Baturejo Banguntapan Bantul Yogyakarta.

"Rumah tersangka S di perumahan Griya Mutiara Rt 006 Banguntapan Bantul Yogyakarta," ujar Untung.

Kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen dan surat yang dianggap perlu serta benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Untung dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup hingga akhirnya menetapkan tersangka lainnya yakni pimpinan produksi PT HNW inisial MH. Namun karena dari awal penyidikan MH tidak koorporatif akhirnya tim penyidik membawa tersangka ke Kejaksaan Agung RI untuk ditahan.

"Dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejagung RI dari 19 Juli sampai 07 Agustus 2013 berdasarkan surat perintah penahanan no: print-14/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013," kata Untung.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%