Detik.com News
Detik.com

Jumat, 19/07/2013 16:11 WIB

Mabes Polri Rekomendasikan Dipecat, Ini Tanggapan Briptu Rani

Fatichatun Nadhiroh - detikNews
Mabes Polri Rekomendasikan Dipecat, Ini Tanggapan Briptu Rani
Surabaya - Upaya banding yang dilakukan Briptu Rani atas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ditolak. Namun polwan cantik asal Polres Mojokerto ini mengaku masih akan menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

"Saya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan saya, Kapolda Jatim," kata Briptu Rani saat dihubungi detikcom, Jumat (19/7/2013).

Rani juga menjelaskan, sambil menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim, dirinya masih akan bertugas seperti biasa di Bid Propam Polda Jatim.

"Saya untuk saat ini kan bertugas di Polda Jatim, bukan di mako. Jadi saya akan menunggu sampai keputusan yang sebenar-benarnya," tambah Rani.

"Sambil menunggu keputusan itu, saya masih harus berdinas seperti biasa, ikut apel pagi dan sebagainya," kata Rani lagi.

Untuk diketahui, pada sidang etik pertama, Briptu Rani direkomendasikan di-PTDH. Kala itu Rani juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari. Setelah menjalani hukuman penempatan khusus, kini polwan cantik yang dulunya bertugas di Polres Mojokerto ini diperbantukan di Bid Propam Polda Jatim.

Briptu Rani mengajukan banding atas rekomendasi PTDH tersebut. Namun, baru-baru ini Komisi Banding Sidang Etik dan Profesi menolak pengajuan banding Rani.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%