Jumat, 19/07/2013 16:11 WIB

Mabes Polri Rekomendasikan Dipecat, Ini Tanggapan Briptu Rani

Fatichatun Nadhiroh - detikNews
Surabaya - Upaya banding yang dilakukan Briptu Rani atas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ditolak. Namun polwan cantik asal Polres Mojokerto ini mengaku masih akan menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

"Saya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan saya, Kapolda Jatim," kata Briptu Rani saat dihubungi detikcom, Jumat (19/7/2013).

Rani juga menjelaskan, sambil menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim, dirinya masih akan bertugas seperti biasa di Bid Propam Polda Jatim.

"Saya untuk saat ini kan bertugas di Polda Jatim, bukan di mako. Jadi saya akan menunggu sampai keputusan yang sebenar-benarnya," tambah Rani.

"Sambil menunggu keputusan itu, saya masih harus berdinas seperti biasa, ikut apel pagi dan sebagainya," kata Rani lagi.

Untuk diketahui, pada sidang etik pertama, Briptu Rani direkomendasikan di-PTDH. Kala itu Rani juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari. Setelah menjalani hukuman penempatan khusus, kini polwan cantik yang dulunya bertugas di Polres Mojokerto ini diperbantukan di Bid Propam Polda Jatim.

Briptu Rani mengajukan banding atas rekomendasi PTDH tersebut. Namun, baru-baru ini Komisi Banding Sidang Etik dan Profesi menolak pengajuan banding Rani.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%