detikcom

Jumat, 19/07/2013 16:11 WIB

Mabes Polri Rekomendasikan Dipecat, Ini Tanggapan Briptu Rani

Fatichatun Nadhiroh - detikNews
Surabaya - Upaya banding yang dilakukan Briptu Rani atas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ditolak. Namun polwan cantik asal Polres Mojokerto ini mengaku masih akan menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

"Saya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan saya, Kapolda Jatim," kata Briptu Rani saat dihubungi detikcom, Jumat (19/7/2013).

Rani juga menjelaskan, sambil menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim, dirinya masih akan bertugas seperti biasa di Bid Propam Polda Jatim.

"Saya untuk saat ini kan bertugas di Polda Jatim, bukan di mako. Jadi saya akan menunggu sampai keputusan yang sebenar-benarnya," tambah Rani.

"Sambil menunggu keputusan itu, saya masih harus berdinas seperti biasa, ikut apel pagi dan sebagainya," kata Rani lagi.

Untuk diketahui, pada sidang etik pertama, Briptu Rani direkomendasikan di-PTDH. Kala itu Rani juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari. Setelah menjalani hukuman penempatan khusus, kini polwan cantik yang dulunya bertugas di Polres Mojokerto ini diperbantukan di Bid Propam Polda Jatim.

Briptu Rani mengajukan banding atas rekomendasi PTDH tersebut. Namun, baru-baru ini Komisi Banding Sidang Etik dan Profesi menolak pengajuan banding Rani.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fat/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%