detikcom
Jumat, 19/07/2013 16:11 WIB

Mabes Polri Rekomendasikan Dipecat, Ini Tanggapan Briptu Rani

Fatichatun Nadhiroh - detikNews
Surabaya - Upaya banding yang dilakukan Briptu Rani atas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ditolak. Namun polwan cantik asal Polres Mojokerto ini mengaku masih akan menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

"Saya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan saya, Kapolda Jatim," kata Briptu Rani saat dihubungi detikcom, Jumat (19/7/2013).

Rani juga menjelaskan, sambil menunggu keputusan resmi Kapolda Jatim, dirinya masih akan bertugas seperti biasa di Bid Propam Polda Jatim.

"Saya untuk saat ini kan bertugas di Polda Jatim, bukan di mako. Jadi saya akan menunggu sampai keputusan yang sebenar-benarnya," tambah Rani.

"Sambil menunggu keputusan itu, saya masih harus berdinas seperti biasa, ikut apel pagi dan sebagainya," kata Rani lagi.

Untuk diketahui, pada sidang etik pertama, Briptu Rani direkomendasikan di-PTDH. Kala itu Rani juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari. Setelah menjalani hukuman penempatan khusus, kini polwan cantik yang dulunya bertugas di Polres Mojokerto ini diperbantukan di Bid Propam Polda Jatim.

Briptu Rani mengajukan banding atas rekomendasi PTDH tersebut. Namun, baru-baru ini Komisi Banding Sidang Etik dan Profesi menolak pengajuan banding Rani.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%