detikcom
Kamis, 18/07/2013 18:44 WIB

FPI vs Warga di Kendal, Saksi: Bentrok Terjadi 3 Kali

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Jakarta - Warga dan FPI bentrok di Sukorejo Kendal. Tak hanya sekali, bentrok terjadi 3 kali. Massa FPI kocar-kacir.

Saksi mata Syukron mengatakan bentrokan berawal di lokalisasi sekitar pukul 11.30 WIB. Kemudian sebagian massa FPI mundur. Mereka meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil.

Rupanya, massa FPI tak menghentikan aksi sweepingnya. Mereka menyisir terminal dan pasar yang berjarak sekitar 1 km dari lokalisasi. "Di tempat itu, mereka juga bentrok dengan warga," kata Syukron yang berasal dari Patean Kendal ini ketika dihubungi detikcom sekitar pukul 18.10 WIB, Kamis (18/7/2013).

Massa FPI bergerak lagi. Tak jauh dari terminal salah satu mobil rombongan FPI menabrak sepeda motor warga hingga terseret. Warga yang mengetahui tambah marah. Mereka mengejar iring-iringan FPI. Mobil penabrak warga berhasil dicegat dan dibakar.

"Jadi yang membuat warga tambah marah itu karena mobil mereka nabrak motor itu," kata Syukron yang berada di tengah-tengah massa saat bentrok terjadi.

Sebagian massa FPI yang tertinggal akhirnya menyelamatkan diri ke masjid. Sedangkan sisanya kabur tak ketahuan arahnya. Saat ini, polisi dan TNI berhasil mengamankan lokasi. Meski demikian situasi masih mencekam, karena banyak warga yang masih berada di jalanan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%