Detik.com News
Detik.com

Kamis, 18/07/2013 18:20 WIB

Ahok: Tidak Ada THR untuk Pegawai Honorer

Mulya Nurbilkis - detikNews
Ahok: Tidak Ada THR untuk Pegawai Honorer
Jakarta - Pegawai Pemprov DKI sudah mendapatkan THR-nya dalam bentuk gaji 13 yang dibagikan beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk pegawai honorer.

"Kita tidak ada SK THR. Mereka itu istilahnya TKD 13. Cuma kita tidak ketemu formula untuk kasih honorer. Itu yang nggak ketemu caranya gimana," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Menurutnya salah satu hal yang cukup dipertimbangkan adalah pemberian THR untuk honorer. Namun, karena status kepegawaian yang belum tetap maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.

"Honer ini susah juga gimana cara," lanjutnya.

Sejak awal bulan Juli 2013, gaji ke 13 sudah diberikan pada 74 ribu PNS DKI melalui rekeningnya masing-masing. Besarannya sesuai dengan penghasilan sebulan yang diterima di bulan Juni.

Mengenai PNS yang masih juga mencari THR melalui jalan pungli, Ahok mengatakan akan ada sanksi yang menunggu. Sayangnya, sanksi tersebut belum jelas bentuknya seperti apa.

"Kita tunggu laporan. Nanti akan kita sanksi. Selain itu susah. Orang sumpah jabatan nggak korupsi saja, korupsi," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bil/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%