Kamis, 18/07/2013 18:20 WIB

Ahok: Tidak Ada THR untuk Pegawai Honorer

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Pegawai Pemprov DKI sudah mendapatkan THR-nya dalam bentuk gaji 13 yang dibagikan beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk pegawai honorer.

"Kita tidak ada SK THR. Mereka itu istilahnya TKD 13. Cuma kita tidak ketemu formula untuk kasih honorer. Itu yang nggak ketemu caranya gimana," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Menurutnya salah satu hal yang cukup dipertimbangkan adalah pemberian THR untuk honorer. Namun, karena status kepegawaian yang belum tetap maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.

"Honer ini susah juga gimana cara," lanjutnya.

Sejak awal bulan Juli 2013, gaji ke 13 sudah diberikan pada 74 ribu PNS DKI melalui rekeningnya masing-masing. Besarannya sesuai dengan penghasilan sebulan yang diterima di bulan Juni.

Mengenai PNS yang masih juga mencari THR melalui jalan pungli, Ahok mengatakan akan ada sanksi yang menunggu. Sayangnya, sanksi tersebut belum jelas bentuknya seperti apa.

"Kita tunggu laporan. Nanti akan kita sanksi. Selain itu susah. Orang sumpah jabatan nggak korupsi saja, korupsi," pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bil/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%