Kamis, 18/07/2013 18:20 WIB

Ahok: Tidak Ada THR untuk Pegawai Honorer

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Pegawai Pemprov DKI sudah mendapatkan THR-nya dalam bentuk gaji 13 yang dibagikan beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk pegawai honorer.

"Kita tidak ada SK THR. Mereka itu istilahnya TKD 13. Cuma kita tidak ketemu formula untuk kasih honorer. Itu yang nggak ketemu caranya gimana," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Menurutnya salah satu hal yang cukup dipertimbangkan adalah pemberian THR untuk honorer. Namun, karena status kepegawaian yang belum tetap maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.

"Honer ini susah juga gimana cara," lanjutnya.

Sejak awal bulan Juli 2013, gaji ke 13 sudah diberikan pada 74 ribu PNS DKI melalui rekeningnya masing-masing. Besarannya sesuai dengan penghasilan sebulan yang diterima di bulan Juni.

Mengenai PNS yang masih juga mencari THR melalui jalan pungli, Ahok mengatakan akan ada sanksi yang menunggu. Sayangnya, sanksi tersebut belum jelas bentuknya seperti apa.

"Kita tunggu laporan. Nanti akan kita sanksi. Selain itu susah. Orang sumpah jabatan nggak korupsi saja, korupsi," pungkasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(bil/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%