Rabu, 17/07/2013 14:50 WIB

Banyak Masalah, Pemkot Sosialisasi Program Bansos

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Bantuan sosial atau dana hibah banyak menimbulkan permasalahan. Sebagai pemberi bantuan, Pemkot Bandung pun mengakui banyak persoalan yang muncul dari bantuan tersebut. Maka itu Pemkot menggelar Sosialisasi Program Anti Korupsi dan Tata Cara Pertanggungjawaban kepada penerima Hibah dan Bansos.

Acara tersebut digelar di Ruang Serba Guna Bermartabat Balai Kota, Jalan Wastukancana No 2 Bandung, Rabu (17/7/2013).

Plt Sekda Yossi Irianto mengatakan, dengan dilakukan sosialisi diharapkan para penerima dana hibah atau pun bantuan sosial baik perseorangan maupun lembaga, dapat memahami tata cara pertanggungjawabannya.

"Banyak penerima bantuan tersebut yang tidak faham mengenai tata cara pertanggungjawabannya, sehingga perlu diberikan bekal pemahaman mengenai hal itu, agar persoalan administrasi yang timbul beberapa waktu lalu tidak terulang lagi," jelasnya.

Yossi menambahkan, pada tahun 2012 memang ada temuan. Sekitar 20-30 persen penerima hibah dan bansos tidak paham dalam pertanggungjawaban.

"Jadi suratnya ada, hanya bingung cara membuat laporan seperti apa," ungkapnya.

Menurut Yossi, tahun 2013 ini jumlah bantuan yang digulirkan oleh Pemkot Bandung sekitar 380 M, sementara yang hadir pada acara sosialisai tersebut lebih dari 300 penerima.

"Saya sangat mengapresiasi dan respek terhadap para penerima yang hadir dan mengikuti sosialisasi hari ini, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab mereka," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(avi/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%