Detik.com News
Detik.com
Rabu, 17/07/2013 14:09 WIB

Ini Jadwal Mudik dan Balik Gratis Angkut Motor dengan Kereta

Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 3
Ini Jadwal Mudik dan Balik Gratis Angkut Motor dengan Kereta (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Kemenhub juga mengadakan mudik gratis dengan mengangkut sepeda motor dengan kereta, sementara pemotornya diimbau naik moda lain. Ini jadwal pendaftaran dan teknis pelaksanannya.

Jadwal ini dirilis oleh Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yang menyelenggarakan mudik gratis mengangkut sepeda motor dengan kereta ini pada Rabu (17/7/2013). Kuota disediakan 2.400 motor untuk mudik dan 2.400 motor untuk arus balik.

Pendaftaran

Kantor Kemenerian Perhubungan Jl. Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat, Gedung Cipta lantai dasar 17 Juli - 2 Agustus 2013 pukul 08.30 WIB - 15.00 WIB.

Syarat Pendaftaran

Mudik gratis sepeda motor dengan kereta api dipersyaratkan bagi keluarga yang memiliki tiket keberangkatan mudik dan tiket kepulangan balik yang sama yang tertera pada tiket.

Fotokopi KTP, STNK, mengisi formulir nama dan stasiun yang dituju. Kemudian pengguna jasa mudik sepeda motor gratis pada saat pengambilan motor di stasiun tujuan diminta untuk menunjukkan bukti administrasi tersebut.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%