Rabu, 17/07/2013 03:07 WIB

Pilgub Jatim

Tak Mau Disalahkan, Gus Ipul Nilai Khofifah Gagal Kelola Partai Pendukung

Muhajir Arifin - detikNews
Pasuruan - Saifullah Yusuf alias Gus Ipul gerah juga. Ia menegaskan tidak ada upaya sistematis menjegal Khofifah Indar Parawansa maju sebagai calon gubernur.

Sejak awal semua partai gurem yang tergabung dalam Asosiasi Parpol Non Parlemen (APNP) memang mendukung pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf).

"Jadi dulu semua partai kecil mendukung Karsa. Ada dokumennya bulan Januari itu semua partai non parlemen mendukung kita. Sampai pada bulan Februari beberapa partai berpaling pada Khofifah," kata Gus Ipul usai menghadiri khataman Al-Qur'an di Masjid Baitul Falah, Purwosari, Rabu (17/7/2013) malam.

Menurutnya, setiap partai politik punya hak untuk mendukung atau tidak dan harus dihormati. Kubu Khofifah-Herman yang dicoret KPU Jatim itu dinilai karena telah gagal mengkondisikan partai-partai pendukunganya agar memenuhi syarat pencalonan yaitu 15 persen.

"Jadi jangan kita yang dianggap (melakukan penggebosan). Itu masalah internal partai, bukan masalah siapa-siapa. Kalau tidak bisa menyelesaikan partai ya jangan menyalahkan orang lain," tandasnya.

Dirinya menyatakan KarSa tidak akan terpengaruh dengan tudingan miring tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada aturan dan undang undang yang berlaku.

"Publik juga tahu ini ada undang-undangnya ada ketentuannya ada," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%