Selasa, 16/07/2013 16:59 WIB

Pegawai Pajak yang Korupsi Rp 17 Juta Diusulkan Dipecat

Wahyu Daniel - detikNews
Jakarta - Ditjen Pajak telah mengusulkan pemecatan Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pajak Pratama Tahuna, Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Hendrik Syauta, sebagai PNS. Hendrik dihukum 6 bulan penjara karena korupsi Rp 17 juta.

"Vonis MA tanggal 29 Desember 2011 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak dengan mengusulkan pemberhentian pemecatan terhadap Terdakwa," kata Kasi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Kemenkeu Chandra Budi kepada detikcom, Selasa (16/7/2013).

Hal ini sesuai dengan wewenang Ditjen Pajak tentang aturan hukuman disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Menurut Chandra, pada saat dijadikan tersangka, Ditjen Pajak telah menjatuhkan skorsing kepada Hendrik.

"Ditjen Pajak terus berkomitmen dan mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pegawainya sehingga terwujud Ditjen Pajak yang lebih bersih," terang Chandra.

Kasus bermula saat Hendrik mendatangi wajib pajak Gidion Tandayu yang seharunya membayar wajib pajak Rp 32 juta. Lantas terjadilah tawar menawar antara Hendrik dan Gidion dan turun menjadi Rp 12 juta.

Pada Maret 2010, Hendrik juga mendatangi wajib pajak Julfrets Gaghana dan menagih pajak tahun 2010 sebanyak Rp 15 juta. Julfrets tidak mampu membayar uang sebanyak tersebut dan hanya memberikan Rp 2 juta kepada Hendrik. Hanya mendapat Rp 2 juta, Hendrik marah dan mengancam akan menutup usaha Julfrets. Atas ancaman ini, Julfrets memberikan Rp 5 juta.

Belakangan, uang pajak dari Gidion dan Julfrets sebesar Rp 17 juta tidak disetor ke kas negara tetapi dinikmati sendiri sehingga Hendrik pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja pengadilan. Meski Hendrik divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tahuna, tapi Hendrik dibui oleh Mahkamah Agung berkat kasasi jaksa.

"Mengadili sendiri, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 bulan," putus kasasi yang diadili oleh Djoko Sarwoko, Sophian Marthabaya dan M Askin.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%