Selasa, 16/07/2013 16:59 WIB

Pegawai Pajak yang Korupsi Rp 17 Juta Diusulkan Dipecat

Wahyu Daniel - detikNews
Jakarta - Ditjen Pajak telah mengusulkan pemecatan Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pajak Pratama Tahuna, Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Hendrik Syauta, sebagai PNS. Hendrik dihukum 6 bulan penjara karena korupsi Rp 17 juta.

"Vonis MA tanggal 29 Desember 2011 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak dengan mengusulkan pemberhentian pemecatan terhadap Terdakwa," kata Kasi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Kemenkeu Chandra Budi kepada detikcom, Selasa (16/7/2013).

Hal ini sesuai dengan wewenang Ditjen Pajak tentang aturan hukuman disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Menurut Chandra, pada saat dijadikan tersangka, Ditjen Pajak telah menjatuhkan skorsing kepada Hendrik.

"Ditjen Pajak terus berkomitmen dan mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pegawainya sehingga terwujud Ditjen Pajak yang lebih bersih," terang Chandra.

Kasus bermula saat Hendrik mendatangi wajib pajak Gidion Tandayu yang seharunya membayar wajib pajak Rp 32 juta. Lantas terjadilah tawar menawar antara Hendrik dan Gidion dan turun menjadi Rp 12 juta.

Pada Maret 2010, Hendrik juga mendatangi wajib pajak Julfrets Gaghana dan menagih pajak tahun 2010 sebanyak Rp 15 juta. Julfrets tidak mampu membayar uang sebanyak tersebut dan hanya memberikan Rp 2 juta kepada Hendrik. Hanya mendapat Rp 2 juta, Hendrik marah dan mengancam akan menutup usaha Julfrets. Atas ancaman ini, Julfrets memberikan Rp 5 juta.

Belakangan, uang pajak dari Gidion dan Julfrets sebesar Rp 17 juta tidak disetor ke kas negara tetapi dinikmati sendiri sehingga Hendrik pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja pengadilan. Meski Hendrik divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tahuna, tapi Hendrik dibui oleh Mahkamah Agung berkat kasasi jaksa.

"Mengadili sendiri, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 bulan," putus kasasi yang diadili oleh Djoko Sarwoko, Sophian Marthabaya dan M Askin.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%