detikcom
Selasa, 16/07/2013 16:59 WIB

Pegawai Pajak yang Korupsi Rp 17 Juta Diusulkan Dipecat

Wahyu Daniel - detikNews
Jakarta - Ditjen Pajak telah mengusulkan pemecatan Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pajak Pratama Tahuna, Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Hendrik Syauta, sebagai PNS. Hendrik dihukum 6 bulan penjara karena korupsi Rp 17 juta.

"Vonis MA tanggal 29 Desember 2011 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak dengan mengusulkan pemberhentian pemecatan terhadap Terdakwa," kata Kasi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Kemenkeu Chandra Budi kepada detikcom, Selasa (16/7/2013).

Hal ini sesuai dengan wewenang Ditjen Pajak tentang aturan hukuman disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Menurut Chandra, pada saat dijadikan tersangka, Ditjen Pajak telah menjatuhkan skorsing kepada Hendrik.

"Ditjen Pajak terus berkomitmen dan mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pegawainya sehingga terwujud Ditjen Pajak yang lebih bersih," terang Chandra.

Kasus bermula saat Hendrik mendatangi wajib pajak Gidion Tandayu yang seharunya membayar wajib pajak Rp 32 juta. Lantas terjadilah tawar menawar antara Hendrik dan Gidion dan turun menjadi Rp 12 juta.

Pada Maret 2010, Hendrik juga mendatangi wajib pajak Julfrets Gaghana dan menagih pajak tahun 2010 sebanyak Rp 15 juta. Julfrets tidak mampu membayar uang sebanyak tersebut dan hanya memberikan Rp 2 juta kepada Hendrik. Hanya mendapat Rp 2 juta, Hendrik marah dan mengancam akan menutup usaha Julfrets. Atas ancaman ini, Julfrets memberikan Rp 5 juta.

Belakangan, uang pajak dari Gidion dan Julfrets sebesar Rp 17 juta tidak disetor ke kas negara tetapi dinikmati sendiri sehingga Hendrik pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja pengadilan. Meski Hendrik divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tahuna, tapi Hendrik dibui oleh Mahkamah Agung berkat kasasi jaksa.

"Mengadili sendiri, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 bulan," putus kasasi yang diadili oleh Djoko Sarwoko, Sophian Marthabaya dan M Askin.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%