detikcom
Selasa, 16/07/2013 15:13 WIB

Ahok Sindir PKL Tanah Abang yang Nakal: Kalau Mau Enak Dagang di HI

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar dan badan jalan di kawasan Tanah Abang enggan untuk direlokasi. Mereka berdalih dagangan mereka tak laku jika berdagang di Blok G, Tanah Abang. Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun memberikan sindiran.

"Ya kalau mau nyaman dagang di depan Monas lebih bagus, depan Istana, di Thamrin," sindir Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).

"Kalau mau dagang paling enak tuh di bundaran HI. Usul sama orang PKL sana. Di bundaran HI paling top dagang di sana," sambungnya sambil tersenyum.

Menurut Ahok, PKL memang ingin berjualan di tempat yang dekat dengan pejalan kaki. Tapi jika menempati trotoar bahkan badan jalan, hal ini sudah melanggar UU.

"Orang boleh masuk ke Jakarta, bebas aja. Mau dagang di Jakarta bebas aja, tapi tidak boleh dudukin jalan raya, itu melanggar Undang-undang, melanggar Perda," ujar mantan Bupati Belitong Timur tersebut.

"Ya kita musti tertibkan, apapun risikonya," imbuh Ahok lagi.

Pada Senin (15/7/2013), lalu sekitar seratus pedagang Blok B Tanah Abang melakukan demo. Mereka protes dipindahkan ke Blok G karena sepi pembeli dan gedungnya tidak layak.

Jokowi berniat memindahkan para PKL liar itu ke Blok G untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Blok G saat ini sedang diperbaiki karena kondisinya kurang terawat.




Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dni/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%