Selasa, 16/07/2013 15:13 WIB

Ahok Sindir PKL Tanah Abang yang Nakal: Kalau Mau Enak Dagang di HI

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar dan badan jalan di kawasan Tanah Abang enggan untuk direlokasi. Mereka berdalih dagangan mereka tak laku jika berdagang di Blok G, Tanah Abang. Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun memberikan sindiran.

"Ya kalau mau nyaman dagang di depan Monas lebih bagus, depan Istana, di Thamrin," sindir Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).

"Kalau mau dagang paling enak tuh di bundaran HI. Usul sama orang PKL sana. Di bundaran HI paling top dagang di sana," sambungnya sambil tersenyum.

Menurut Ahok, PKL memang ingin berjualan di tempat yang dekat dengan pejalan kaki. Tapi jika menempati trotoar bahkan badan jalan, hal ini sudah melanggar UU.

"Orang boleh masuk ke Jakarta, bebas aja. Mau dagang di Jakarta bebas aja, tapi tidak boleh dudukin jalan raya, itu melanggar Undang-undang, melanggar Perda," ujar mantan Bupati Belitong Timur tersebut.

"Ya kita musti tertibkan, apapun risikonya," imbuh Ahok lagi.

Pada Senin (15/7/2013), lalu sekitar seratus pedagang Blok B Tanah Abang melakukan demo. Mereka protes dipindahkan ke Blok G karena sepi pembeli dan gedungnya tidak layak.

Jokowi berniat memindahkan para PKL liar itu ke Blok G untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Blok G saat ini sedang diperbaiki karena kondisinya kurang terawat.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dni/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%