detikcom
Selasa, 16/07/2013 15:13 WIB

Ahok Sindir PKL Tanah Abang yang Nakal: Kalau Mau Enak Dagang di HI

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar dan badan jalan di kawasan Tanah Abang enggan untuk direlokasi. Mereka berdalih dagangan mereka tak laku jika berdagang di Blok G, Tanah Abang. Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun memberikan sindiran.

"Ya kalau mau nyaman dagang di depan Monas lebih bagus, depan Istana, di Thamrin," sindir Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).

"Kalau mau dagang paling enak tuh di bundaran HI. Usul sama orang PKL sana. Di bundaran HI paling top dagang di sana," sambungnya sambil tersenyum.

Menurut Ahok, PKL memang ingin berjualan di tempat yang dekat dengan pejalan kaki. Tapi jika menempati trotoar bahkan badan jalan, hal ini sudah melanggar UU.

"Orang boleh masuk ke Jakarta, bebas aja. Mau dagang di Jakarta bebas aja, tapi tidak boleh dudukin jalan raya, itu melanggar Undang-undang, melanggar Perda," ujar mantan Bupati Belitong Timur tersebut.

"Ya kita musti tertibkan, apapun risikonya," imbuh Ahok lagi.

Pada Senin (15/7/2013), lalu sekitar seratus pedagang Blok B Tanah Abang melakukan demo. Mereka protes dipindahkan ke Blok G karena sepi pembeli dan gedungnya tidak layak.

Jokowi berniat memindahkan para PKL liar itu ke Blok G untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Blok G saat ini sedang diperbaiki karena kondisinya kurang terawat.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dni/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%