detikcom
Selasa, 16/07/2013 13:15 WIB

Pernah Miliki 40 HP, Bandar Narkoba Freddy Budiman Dikawal Ketat di Penjara

Ahmad Toriq - detikNews
Freddy Budiman di persidangan (baju putih). Foto: Rahman/detikcom
Jakarta - Selain divonis mati, gembong narkoba Freddy Budiman juga dikenai pidana tambahan dilarang berkomunikasi menggunakan berbagai peranti. Menyambut putusan hakim, LP Cipinang menyiapkan penjagaan ketat untuk pemilik 1,4 juta pil ekstasi itu.

"Kita akan lakukan antisipasi dan pengawalan ketat, nanti ada tim busernya," kata Kalapas Cipinang, Dewa Putu, saat dihubungi detikcom, Selasa (16/7/2013).

Dewa mengatakan Freddy tak akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Dia tak ingin Freddy malah stres kemudian melukai diri sendiri karena isolasi tersebut.

"Sebenarnya tanpa ada ayat-ayat tambahan dilarang berkomunikasi pun dia pasti tidak boleh berkomunikasi," ujarnya.

Mengenai Freddy yang sempat memiliki 40 handphone untuk mengendalikan bisnis haramnya dari dalam LP Cipinang, Dewa berjanji akan menyiapkan antisipasi agar kejadian itu tak terulang. Dia menjamin Freddy akan diawasi dengan ketat.

"Waktu itu saya belum di sini (jadi Kalapas Cipinang-red). Tapi pasti kita antisipasi," tuturnya.

Pada 8 Mei 2012 lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) meringkus sebuah mobil kontainer pengangkut ekstasi di pintu keluar tol Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Jutaan pil ekstasi tersebut diimpor langsung dari Shenzen, China.

Ternyata 1.412.476 butir ektasi itu diimpor oleh Freddy yang tengah mendekam di LP Cipinang. Saat digerebek, ditemukan 40 unit HP yang dimililki Freddy untuk menggerakkan aksinya.

Pada Senin (15/7), Freddy dijatuhi hukuman mati dan denda Rp 10 miliar oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim juga mencabut 7 haknya termasuk berkomunikasi dengan alat apa pun.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%