Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/07/2013 10:51 WIB

KPU Minta Publik Cek Daftar Pemilih di Kelurahan Hingga 1 Agustus

M Iqbal - detikNews
KPU Minta Publik Cek Daftar Pemilih di Kelurahan Hingga 1 Agustus Ilustrasi (Agung/detikcom)
Jakarta - KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tiap kelurahan atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 10 Juli lalu. KPU meminta masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam daftar tersebut hingga 1 Agustus.

"Masyarakat diminta memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2013).

Menurutnya waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS cukup panjang sampai 1 Agustus 2013. Setelah masa tanggapan, petugas akan mengkoreksi jika ada masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS, atau ada data yang tidak akurat dalam DPS.

"Hasil koreksian itu akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat," tuturnya.

Setelah menyusun Daftar Pemilih Sementara, KPU kemudian menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar pemilih tetap itulah yang menjadi acuan jumlah pemilih untuk Pemilu 2014.

Kami ingin daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari, ucap mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Sementara pasca pengumuman di PPS, KPU berencana mengumumkan DPS secara nasional pada hari ini. Pengumuman ini mundur dari jadwal sebelumnya pada 10 Juli. KPU berkilah pengumuman nasional masih menunggu rekap dari PPS.

"Insya Allah tanggal 15 Juli sudah ada rekap nasional, sekarang sedang rekap berjenjang," kata Ferry.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%