detikcom
Senin, 15/07/2013 10:51 WIB

KPU Minta Publik Cek Daftar Pemilih di Kelurahan Hingga 1 Agustus

M Iqbal - detikNews
Ilustrasi (Agung/detikcom)
Jakarta - KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tiap kelurahan atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 10 Juli lalu. KPU meminta masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam daftar tersebut hingga 1 Agustus.

"Masyarakat diminta memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2013).

Menurutnya waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS cukup panjang sampai 1 Agustus 2013. Setelah masa tanggapan, petugas akan mengkoreksi jika ada masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS, atau ada data yang tidak akurat dalam DPS.

"Hasil koreksian itu akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat," tuturnya.

Setelah menyusun Daftar Pemilih Sementara, KPU kemudian menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar pemilih tetap itulah yang menjadi acuan jumlah pemilih untuk Pemilu 2014.

“Kami ingin daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” ucap mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Sementara pasca pengumuman di PPS, KPU berencana mengumumkan DPS secara nasional pada hari ini. Pengumuman ini mundur dari jadwal sebelumnya pada 10 Juli. KPU berkilah pengumuman nasional masih menunggu rekap dari PPS.

"Insya Allah tanggal 15 Juli sudah ada rekap nasional, sekarang sedang rekap berjenjang," kata Ferry.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%