detikcom
Senin, 15/07/2013 10:51 WIB

KPU Minta Publik Cek Daftar Pemilih di Kelurahan Hingga 1 Agustus

M Iqbal - detikNews
Ilustrasi (Agung/detikcom)
Jakarta - KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tiap kelurahan atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 10 Juli lalu. KPU meminta masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam daftar tersebut hingga 1 Agustus.

"Masyarakat diminta memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2013).

Menurutnya waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS cukup panjang sampai 1 Agustus 2013. Setelah masa tanggapan, petugas akan mengkoreksi jika ada masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS, atau ada data yang tidak akurat dalam DPS.

"Hasil koreksian itu akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat," tuturnya.

Setelah menyusun Daftar Pemilih Sementara, KPU kemudian menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar pemilih tetap itulah yang menjadi acuan jumlah pemilih untuk Pemilu 2014.

“Kami ingin daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” ucap mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Sementara pasca pengumuman di PPS, KPU berencana mengumumkan DPS secara nasional pada hari ini. Pengumuman ini mundur dari jadwal sebelumnya pada 10 Juli. KPU berkilah pengumuman nasional masih menunggu rekap dari PPS.

"Insya Allah tanggal 15 Juli sudah ada rekap nasional, sekarang sedang rekap berjenjang," kata Ferry.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%