Minggu, 14/07/2013 17:36 WIB

Hari ke-273 Jokowi

Relokasi PKL Tanah Abang, Jokowi: Biar Dipakai yang Lain, Bagi-bagilah

Endro Cahyo - detikNews
PKL Tanah Abang (dok detikcom)
Jakarta - PKL liar di Tanah Abang akan direlokasi ke Blok G Tanah Abang. Relokasi ini akan diawasi selama 1 tahun. Gubernur DKI Jokowi gerah dengan PKL liar yang tumpah ke jalan yang memicu kemacetan tersebut.

"Biar dipakai yang lain, kalau kelamaan yang lain nggak bisa bikin aktivitas di situ, bagi-bagilah," kata Jokowi ketika ditanya penertiban PKL Tanah Abang.

Hal itu dikatakan Jokowi usai blusukan di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (14/7/2013).

Penertiban PKL Tanah Abang itu, imbuh Jokowi, tidak bisa sekali jadi. Cara-cara represif dihindari untuk bulan pertama. Penertiban dilakukan Satpol PP dan Dishub DKI secara bertahap.

"Pelaksanaannya sendiri diawasi 6 bulan - 1 tahun, diawasi kayak di Jatinegara dan Pasar Minggu.
Kita ini membersihkannya tidak sekali jadi. Kalau mau sehari jadi, tapi kita kan tidak mau seperti itu," jelas dia.

Blok G Tanah Abang, imbuh Jokowi, sekarang sedang dicat dan diperbaiki. Pemprov DKI akan membuat akses jalan baru ke Blok G Tanah Abang.

"Baru kita ke sini, mungkin bisa dibuat akses jalan baru," kata kolektor kemeja putih ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%