Detik.com News
Detik.com

Minggu, 14/07/2013 17:36 WIB

Hari ke-273 Jokowi

Relokasi PKL Tanah Abang, Jokowi: Biar Dipakai yang Lain, Bagi-bagilah

Endro Cahyo - detikNews
Relokasi PKL Tanah Abang, Jokowi: Biar Dipakai yang Lain, Bagi-bagilah PKL Tanah Abang (dok detikcom)
Jakarta - PKL liar di Tanah Abang akan direlokasi ke Blok G Tanah Abang. Relokasi ini akan diawasi selama 1 tahun. Gubernur DKI Jokowi gerah dengan PKL liar yang tumpah ke jalan yang memicu kemacetan tersebut.

"Biar dipakai yang lain, kalau kelamaan yang lain nggak bisa bikin aktivitas di situ, bagi-bagilah," kata Jokowi ketika ditanya penertiban PKL Tanah Abang.

Hal itu dikatakan Jokowi usai blusukan di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (14/7/2013).

Penertiban PKL Tanah Abang itu, imbuh Jokowi, tidak bisa sekali jadi. Cara-cara represif dihindari untuk bulan pertama. Penertiban dilakukan Satpol PP dan Dishub DKI secara bertahap.

"Pelaksanaannya sendiri diawasi 6 bulan - 1 tahun, diawasi kayak di Jatinegara dan Pasar Minggu.
Kita ini membersihkannya tidak sekali jadi. Kalau mau sehari jadi, tapi kita kan tidak mau seperti itu," jelas dia.

Blok G Tanah Abang, imbuh Jokowi, sekarang sedang dicat dan diperbaiki. Pemprov DKI akan membuat akses jalan baru ke Blok G Tanah Abang.

"Baru kita ke sini, mungkin bisa dibuat akses jalan baru," kata kolektor kemeja putih ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%