Rabu, 10/07/2013 06:03 WIB

Rendy Lamadjido Tertidur Saat Paripurna DPR, PDIP Anggap Wajar

Ahmad Toriq - detikNews
Rendy Lamadjido tertidur di paripurna (Foto: Iqbal/detikcom)
Jakarta - Anggota FPDIP DPR Rendy M Affandy Lamadjido terpergok tidur di rapat paripurna DPR. Fraksi PDIP tak mempermasalahkan hal ini dan menganggap tidurnya Rendy sebagai sesuatu yang manusiawi.

"Namanya ngantuk kemudian tertidur itu adalah kerja syaraf otonom. Sejujurnya siapa sih di antara kita yang mampu mengendalikan kerja syaraf otonom? " kata Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, saat dihubungi, Selasa (9/7/2013).

Menurut Bambang, tertidurnya Rendy tak perlu dibesar-besarkan. Mengantuk dan tertidur adalah hal manusiawi yang bisa dialami semua orang.

"Ngantuk kemudian tertidur bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kita semua. Menjadi berita karena yang tertidur anggota DPR, menteri atau presiden," ujarnya.

Rapat paripurna Selasa (9/7) kemarin membahas pengesahan tiga RUU, yaitu RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar, dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rendy yang tertidur mengaku kelelahan setelah kunjungan ke dapilnya di Sulawesi Tengah.

"Saya ngantuk banget, soalnya kemarin habis kunjungan daerah pemilihan (dapil) selama 2 hari ke daerah Sulawesi," kata Rendy saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Sementara anggota BK DPR menilai tindakan Rendy ini melanggar kode etik dewan. Namun BK menunggu laporan masyarakat terkait hal ini sebelum menjatuhkan sanksi. Sanksinya bervariatif dengan sanksi paling berat pemberhentian dari keanggotaan DPR.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%