detikcom
Rabu, 10/07/2013 06:03 WIB

Rendy Lamadjido Tertidur Saat Paripurna DPR, PDIP Anggap Wajar

Ahmad Toriq - detikNews
Rendy Lamadjido tertidur di paripurna (Foto: Iqbal/detikcom)
Jakarta - Anggota FPDIP DPR Rendy M Affandy Lamadjido terpergok tidur di rapat paripurna DPR. Fraksi PDIP tak mempermasalahkan hal ini dan menganggap tidurnya Rendy sebagai sesuatu yang manusiawi.

"Namanya ngantuk kemudian tertidur itu adalah kerja syaraf otonom. Sejujurnya siapa sih di antara kita yang mampu mengendalikan kerja syaraf otonom? " kata Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, saat dihubungi, Selasa (9/7/2013).

Menurut Bambang, tertidurnya Rendy tak perlu dibesar-besarkan. Mengantuk dan tertidur adalah hal manusiawi yang bisa dialami semua orang.

"Ngantuk kemudian tertidur bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kita semua. Menjadi berita karena yang tertidur anggota DPR, menteri atau presiden," ujarnya.

Rapat paripurna Selasa (9/7) kemarin membahas pengesahan tiga RUU, yaitu RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar, dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rendy yang tertidur mengaku kelelahan setelah kunjungan ke dapilnya di Sulawesi Tengah.

"Saya ngantuk banget, soalnya kemarin habis kunjungan daerah pemilihan (dapil) selama 2 hari ke daerah Sulawesi," kata Rendy saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Sementara anggota BK DPR menilai tindakan Rendy ini melanggar kode etik dewan. Namun BK menunggu laporan masyarakat terkait hal ini sebelum menjatuhkan sanksi. Sanksinya bervariatif dengan sanksi paling berat pemberhentian dari keanggotaan DPR.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%