Detik.com News
Detik.com
Senin, 08/07/2013 16:41 WIB

Dikalahkan FPI, Mendagri Keluhkan Pembatalan Keppres Miras oleh MA

Rivki - detikNews
Dikalahkan FPI, Mendagri Keluhkan Pembatalan Keppres Miras oleh MA Gamawan Fauzi (dok.detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluhkan terkait dibatalkannya Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan dibekukan Kepres tersebut pemerintah pusat tidak bisa mengawasi peredan miras.

"Selama ini kan begitu, di daerah-daerah yang punya hotel saya yang atur. Yang enggak punya hotel tidak saya kasih toleransi. Tapi ini kan dibatalkan," kata Mendagri di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Padahal, lanjut Gamawan, Keppres tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi Perda-Perda tentang miras.

"Dengan dibatalkannya itu Ini memang terjadi kekosongan rujukan. Kita biasanya menggunakan ini (Keppres No 3) untuk evaluasi Perda," jelasnya.

"Tapi sekarang dengan ini evaluasi Perda enggak di kita lagi," sambugnya.

Oleh karena itu Gamawan berharap agar Pemda tidak sewenang-wenang dalam menetapkan Perda Miras. "Oleh karena itu saya harap Pemda tidak sewenang-wenang dengan Perda Miras," pungkasnya.

Putusan judicial review MA ini diadili pada 18 Juni 2013 oleh tiga hakim agung dari Kamar Tata Usaha negara (TUN) yaitu Supandi, Harry Djatmiko dan Yulius. Ketiganya mencabut Keppres tersebut karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU Pangan, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

MA mencabut Keppres tersebut atas permohonan Front Pembela Islam (FPI). Menurut FPI, dengan adanya Keppres tersebut, banyak Perda antimiras dibatalkan. Beberapa daerah yang hendak melarang total miras juga tidak bisa memberlakukan Perda itu.

FPI sempat melakukan demonstrasi di depan kantor Kemendagri pada awal 2012 dan berakhir ricuh. Beberapa pengunjuk rasa dipolisikan oleh pihak Kemendagri karena merusak gedung Kemendagri.

Usai menempuh aksi turun jalan, FPI lalu mengambil jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke MA dan dikabulkan.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%