detikcom
Senin, 08/07/2013 16:41 WIB

Dikalahkan FPI, Mendagri Keluhkan Pembatalan Keppres Miras oleh MA

Rivki - detikNews
Gamawan Fauzi (dok.detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluhkan terkait dibatalkannya Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan dibekukan Kepres tersebut pemerintah pusat tidak bisa mengawasi peredan miras.

"Selama ini kan begitu, di daerah-daerah yang punya hotel saya yang atur. Yang enggak punya hotel tidak saya kasih toleransi. Tapi ini kan dibatalkan," kata Mendagri di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Padahal, lanjut Gamawan, Keppres tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi Perda-Perda tentang miras.

"Dengan dibatalkannya itu Ini memang terjadi kekosongan rujukan. Kita biasanya menggunakan ini (Keppres No 3) untuk evaluasi Perda," jelasnya.

"Tapi sekarang dengan ini evaluasi Perda enggak di kita lagi," sambugnya.

Oleh karena itu Gamawan berharap agar Pemda tidak sewenang-wenang dalam menetapkan Perda Miras. "Oleh karena itu saya harap Pemda tidak sewenang-wenang dengan Perda Miras," pungkasnya.

Putusan judicial review MA ini diadili pada 18 Juni 2013 oleh tiga hakim agung dari Kamar Tata Usaha negara (TUN) yaitu Supandi, Harry Djatmiko dan Yulius. Ketiganya mencabut Keppres tersebut karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU Pangan, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

MA mencabut Keppres tersebut atas permohonan Front Pembela Islam (FPI). Menurut FPI, dengan adanya Keppres tersebut, banyak Perda antimiras dibatalkan. Beberapa daerah yang hendak melarang total miras juga tidak bisa memberlakukan Perda itu.

FPI sempat melakukan demonstrasi di depan kantor Kemendagri pada awal 2012 dan berakhir ricuh. Beberapa pengunjuk rasa dipolisikan oleh pihak Kemendagri karena merusak gedung Kemendagri.

Usai menempuh aksi turun jalan, FPI lalu mengambil jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke MA dan dikabulkan.
(rvk/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%