Senin, 08/07/2013 16:41 WIB

Dikalahkan FPI, Mendagri Keluhkan Pembatalan Keppres Miras oleh MA

Rivki - detikNews
Gamawan Fauzi (dok.detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluhkan terkait dibatalkannya Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan dibekukan Kepres tersebut pemerintah pusat tidak bisa mengawasi peredan miras.

"Selama ini kan begitu, di daerah-daerah yang punya hotel saya yang atur. Yang enggak punya hotel tidak saya kasih toleransi. Tapi ini kan dibatalkan," kata Mendagri di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Padahal, lanjut Gamawan, Keppres tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi Perda-Perda tentang miras.

"Dengan dibatalkannya itu Ini memang terjadi kekosongan rujukan. Kita biasanya menggunakan ini (Keppres No 3) untuk evaluasi Perda," jelasnya.

"Tapi sekarang dengan ini evaluasi Perda enggak di kita lagi," sambugnya.

Oleh karena itu Gamawan berharap agar Pemda tidak sewenang-wenang dalam menetapkan Perda Miras. "Oleh karena itu saya harap Pemda tidak sewenang-wenang dengan Perda Miras," pungkasnya.

Putusan judicial review MA ini diadili pada 18 Juni 2013 oleh tiga hakim agung dari Kamar Tata Usaha negara (TUN) yaitu Supandi, Harry Djatmiko dan Yulius. Ketiganya mencabut Keppres tersebut karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU Pangan, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

MA mencabut Keppres tersebut atas permohonan Front Pembela Islam (FPI). Menurut FPI, dengan adanya Keppres tersebut, banyak Perda antimiras dibatalkan. Beberapa daerah yang hendak melarang total miras juga tidak bisa memberlakukan Perda itu.

FPI sempat melakukan demonstrasi di depan kantor Kemendagri pada awal 2012 dan berakhir ricuh. Beberapa pengunjuk rasa dipolisikan oleh pihak Kemendagri karena merusak gedung Kemendagri.

Usai menempuh aksi turun jalan, FPI lalu mengambil jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke MA dan dikabulkan.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(rvk/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%