Senin, 08/07/2013 12:31 WIB

Polri Persilakan BNN Selidiki Pencuci Uang yang Polisikan Irjen Benny Mamoto

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Benny J Mamoto dilaporkan pengusaha money changer bernama Helena. Tindaklanjuti itu, Polri persilakan BNN mengusut dugaan pencucian uang tekait kasus narkobayang diduga melibatkan Helena.

Seperti diketahui, Helena melaporkan Benny karena penyalahgunaan wewenang, menyusul pemblokiran rekening miliknya. Pemblokiran sendiri terkait laporan PPATK yang menduga adanya transaksi mencurigakan terkait narkotika.

Menanggapi ini, Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan BNN terkait adanya kecurigaan transaksi narkotika.

"Yang dilaporkan Helena berkaitan dengan proses penyidikan BNN. Nah, bagaimana dia melaporkan proses penyidikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah?" kata Ronny via sambungan telepon kepada wartawan, Senin (8/7/2013).

Maka dari itu, kata Ronny, pihaknya menunggu penyidikan yang dilakukan BNN terlebih dulu.

"Bareskrim Polri harus menunggu, karena ini upaya hukum oleh penyidik BNN," kata Ronny.

Adapun diterimanya laporan Helena, karena masyarakat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum. Sementara polisi, tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan itu.

"Polri harus menerima dan melayani laporan masyarakat," ujarnya.

Apabila hasil proses penegakan hukum menyatakan, ada keterkaitan antara rekening Helena dengan sindikat, maka pihaknya secara otomatis dapat menghentikan pelaporan Helena.

"Laporan dihentikan sejak laporan itu diterima. Tidak perlu ditindaklanjut," kata Ronny.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%