detikcom
Senin, 08/07/2013 12:31 WIB

Polri Persilakan BNN Selidiki Pencuci Uang yang Polisikan Irjen Benny Mamoto

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Benny J Mamoto dilaporkan pengusaha money changer bernama Helena. Tindaklanjuti itu, Polri persilakan BNN mengusut dugaan pencucian uang tekait kasus narkobayang diduga melibatkan Helena.

Seperti diketahui, Helena melaporkan Benny karena penyalahgunaan wewenang, menyusul pemblokiran rekening miliknya. Pemblokiran sendiri terkait laporan PPATK yang menduga adanya transaksi mencurigakan terkait narkotika.

Menanggapi ini, Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan BNN terkait adanya kecurigaan transaksi narkotika.

"Yang dilaporkan Helena berkaitan dengan proses penyidikan BNN. Nah, bagaimana dia melaporkan proses penyidikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah?" kata Ronny via sambungan telepon kepada wartawan, Senin (8/7/2013).

Maka dari itu, kata Ronny, pihaknya menunggu penyidikan yang dilakukan BNN terlebih dulu.

"Bareskrim Polri harus menunggu, karena ini upaya hukum oleh penyidik BNN," kata Ronny.

Adapun diterimanya laporan Helena, karena masyarakat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum. Sementara polisi, tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan itu.

"Polri harus menerima dan melayani laporan masyarakat," ujarnya.

Apabila hasil proses penegakan hukum menyatakan, ada keterkaitan antara rekening Helena dengan sindikat, maka pihaknya secara otomatis dapat menghentikan pelaporan Helena.

"Laporan dihentikan sejak laporan itu diterima. Tidak perlu ditindaklanjut," kata Ronny.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%