detikcom
Senin, 08/07/2013 12:31 WIB

Polri Persilakan BNN Selidiki Pencuci Uang yang Polisikan Irjen Benny Mamoto

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Benny J Mamoto dilaporkan pengusaha money changer bernama Helena. Tindaklanjuti itu, Polri persilakan BNN mengusut dugaan pencucian uang tekait kasus narkobayang diduga melibatkan Helena.

Seperti diketahui, Helena melaporkan Benny karena penyalahgunaan wewenang, menyusul pemblokiran rekening miliknya. Pemblokiran sendiri terkait laporan PPATK yang menduga adanya transaksi mencurigakan terkait narkotika.

Menanggapi ini, Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan BNN terkait adanya kecurigaan transaksi narkotika.

"Yang dilaporkan Helena berkaitan dengan proses penyidikan BNN. Nah, bagaimana dia melaporkan proses penyidikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah?" kata Ronny via sambungan telepon kepada wartawan, Senin (8/7/2013).

Maka dari itu, kata Ronny, pihaknya menunggu penyidikan yang dilakukan BNN terlebih dulu.

"Bareskrim Polri harus menunggu, karena ini upaya hukum oleh penyidik BNN," kata Ronny.

Adapun diterimanya laporan Helena, karena masyarakat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum. Sementara polisi, tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan itu.

"Polri harus menerima dan melayani laporan masyarakat," ujarnya.

Apabila hasil proses penegakan hukum menyatakan, ada keterkaitan antara rekening Helena dengan sindikat, maka pihaknya secara otomatis dapat menghentikan pelaporan Helena.

"Laporan dihentikan sejak laporan itu diterima. Tidak perlu ditindaklanjut," kata Ronny.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%