detikcom
Senin, 08/07/2013 12:08 WIB

3 Alasan IAIN Semarang Berikan Gelar Doktor Honoris Causa ke Dahlan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Foto: Angling Adhitya P/detikcom
Semarang - Menteri BUMN Dahlan Iskan dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) oleh Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Dahlan dinilai sebagai sosok inspiratif.

Perwakilan senat dan promotor acara, Prof Dr Nur Syam Msi mengatakan pertimbangan penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dilatar belakangi beberapa hal antara lain Dahlan Iskan merupakan sosok inspiratif "alumni" IAIN Ampel Cabang Samarinda.

"Beliau drop out karena faktor ekonomi. Namun demikian, Bapak Dahlan Iskan sampai hari ini masih tetap merasakan sebagai alumni IAIN yang sangat dibanggakan," kata Nur Syam di Auditorium IAIN Walisongo dalam sambutannya, Semarang, Senin (8/7/2013).

Kedua adalah talenta Dahlan Iskan dalam menulis. Bahkan itu masih dilakukan di sela kesibukannya saat menjadi dirut PLN. Ketiga adalah kemampuan memimpinnya yang membuat Jawa Pos berkembang.

"Bapak Dahlan bukanlah pemuja ijazah. Akan tetapi pemuja aktivisme kerja," tandasnya.

Gelar untuk Dahlan disematkan oleh Rektor IAIN Walisongo Prof Dr H Muhibbin MAg. Acara dihadiri ratusan mahasiswa dan petinggi BUMN. Dalam pidato ilmiahnya, Dahlan mengangkat tema Dakwah Bil Hal: Korporatisasi Usaha Individu Umat Menuju Indonesia Maju.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%