Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/07/2013 21:50 WIB

Jokowi Kembali Rombak 'Kabinet', Kepala UPT Rusun Marunda Dicopot

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jokowi Kembali Rombak Kabinet, Kepala UPT Rusun Marunda Dicopot
Jakarta - Sejumlah pejabat eselon III Pemprov DKI Jakarta diganti oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda, Jati Waluyo.

"Sebanyak 13 orang pejabat eselon III hari ini dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Plt Sekda DKI Jakarta, Wiriyatmoko, pagi tadi," uar Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).

Jati sendiri padahal baru 6 bulan lalu menjabat sebagai Kepala UPT Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Dikabarkan, Jati dicopot karena kinerjanya yang kurang memuaskan.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Jonathan Pasodung membenarkan pencopotan tersebut. Namun Jonathan membantah jika pencopotan tersebut karena kinerja Jati yang tidak memuaskan.

"Tidak ada masalah. Semua masalah di Marunda bisa diatasi, siapa bilang dia dicopot? Itu hanya mutasi biasa. Bukan dicopot, hanya dimutasi saja," kata Jonathan.

Jati dimutasi menjadi Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur. Sementara untuk posisi Jati saat ini masih kosong.

"Saya belum tahu dia akan ditempatkan kemana," kata Jonathan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%