Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/07/2013 17:40 WIB

Ini Kriteria Kemenag Soal Keberangkatan Jamaah Haji

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Kriteria Kemenag Soal Keberangkatan Jamaah Haji
Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) nomor 63 tahun 2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jamaah Haji tahun 1434 Hijriah. Ada sejumlah kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (5/7/2013), Kemenag menetapkan kriteria jamaah reguler yang diberangkatkan yakni jamaah yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI) tahun 1434H/2013 sampai tanggal 12 Juni 2013.

Kedua, jamaah haji yang melakukan pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampa dengan terpenuhinya kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

Bagi jamaah haji khusus, Kemenag menerapkan kriteria yakni jamaah yang diberangkatkan harus melunasi Baya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1434H/2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.

Kedua, jamaah haji yang melakukan pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampai dengan terpenuhinya yang ditentukan setiap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang melunasi BPIH tahun 1434H/2013 yang diberangkatkan ditetapkan oleh gubernur.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%