Detik.com News
Detik.com
Kamis, 04/07/2013 17:01 WIB

Keppres No 3/1997 Dihapus, Miras Diatur Perda

Andi Saputra - detikNews
Keppres No 3/1997 Dihapus, Miras Diatur Perda Pemusnahan miras (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menghapus Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Alhasil, aturan peredaran miras diatur oleh kabupaten/kota masing-masing lewat Perda bukan oleh pemerintah pusat.

"Tidak ada alasan lagi membatalkan Perda yang melarang total miras," kata jubir FPI Munarman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (4/7/2013).

Keppres tersebut diketok pada 12 Februari 1997 dengan nama Keppres Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras/minuman keras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Dalam catatan FPI, saat ini sedikitnya ada 10 kabupaten yang melarang total miras antara lain Indramayu dan Payakumbuh.

"Dan sudah banyak Perda antimiras yang disiapkan tapi terkendala karena Keppres itu. Dengan dicabutnya Keppres 3/1997 maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan perda antimiras," papar Munarman.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%