detikcom
Kamis, 04/07/2013 17:01 WIB

Keppres No 3/1997 Dihapus, Miras Diatur Perda

Andi Saputra - detikNews
Pemusnahan miras (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menghapus Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Alhasil, aturan peredaran miras diatur oleh kabupaten/kota masing-masing lewat Perda bukan oleh pemerintah pusat.

"Tidak ada alasan lagi membatalkan Perda yang melarang total miras," kata jubir FPI Munarman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (4/7/2013).

Keppres tersebut diketok pada 12 Februari 1997 dengan nama Keppres Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras/minuman keras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Dalam catatan FPI, saat ini sedikitnya ada 10 kabupaten yang melarang total miras antara lain Indramayu dan Payakumbuh.

"Dan sudah banyak Perda antimiras yang disiapkan tapi terkendala karena Keppres itu. Dengan dicabutnya Keppres 3/1997 maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan perda antimiras," papar Munarman.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
52%
Kontra
48%