detikcom

Kamis, 04/07/2013 17:01 WIB

Keppres No 3/1997 Dihapus, Miras Diatur Perda

Andi Saputra - detikNews
Pemusnahan miras (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menghapus Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Alhasil, aturan peredaran miras diatur oleh kabupaten/kota masing-masing lewat Perda bukan oleh pemerintah pusat.

"Tidak ada alasan lagi membatalkan Perda yang melarang total miras," kata jubir FPI Munarman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (4/7/2013).

Keppres tersebut diketok pada 12 Februari 1997 dengan nama Keppres Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras/minuman keras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Dalam catatan FPI, saat ini sedikitnya ada 10 kabupaten yang melarang total miras antara lain Indramayu dan Payakumbuh.

"Dan sudah banyak Perda antimiras yang disiapkan tapi terkendala karena Keppres itu. Dengan dicabutnya Keppres 3/1997 maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan perda antimiras," papar Munarman.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%