detikcom
Rabu, 03/07/2013 05:49 WIB

Penentuan Awal Ramadan, NU Tetap Berpegang pada Hasil Rukyat

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menentukan awal puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2013. NU akan tetap mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan untuk penentuannya.

"Sesuai dengan sabda Nabi Salallahu Alaihi Wassalam, puasalah kamu dengan melihat bulan, dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Untuk itu NU akan tetap berpegang pada metode rukyat untuk penentuan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam keterangan pers kepada detikcom, Selasa (2/7/2013).

Said Aqil menambahkan, pihaknya menolak anggapan pilihan penentuan awal bulan melalui metode rukyat adalah bentuk ketertinggalan dari kemajuan teknologi.

"Lajnah Falakiyah kami juga canggih, mau menentukan tanggal sampai tiga ribu tahun ke depan juga bisa. Ini bukan soal canggih atau tidak canggih, tapi ini mengikuti seperti apa yang dijalankan Rasulullah," tegasnya.

Terkait seringnya muncul mendung dalam metode rukyat yang mengakibatkan penentuan awal bulan terkendala, Said mengatakan, ada petunjuk metode lain untuk penggenapan bulan menjadi 30 hari.

Mengenai perbedaan tanggal pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang sering terjadi di Indonesia, Said menyayangkan hal tersebut. Namun menurutnya perbedaan menjadi hal yang wajar terjadi di Timur Tengah, tapi bukan dalam satu negara melainkan di negara-negara yang berbeda.

"Mesir itu menggunakan rukyat, Jordan menggunakan hisab. Di Timur Tengah penentuan puasa juga sering berbeda, tapi antar negara, bukan di satu negara ada kelompok-kelompok yang saling berbeda. Quran dengan tegas memerintah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan taat kepada pemimpin," jelas Said.

Sekretaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Nahari Ilyas, mengatakan pihaknya mulai melaksanaan motode rukyat pada tanggal 28 Sya'ban 1434 H atau bertepatan tanggal 8 Juli 2013 mendatang. 90 titik untuk melihat hilal sudah disiapkan, dengan semua tim siap menjalankan tugasnya.

"Semua hasil-hasil yang sudah dilihat di sembilan puluh titik itu akan dilaporkan ke Lajnah Falakiyah pusat, ke kami. Selanjutnya di sini akan dibahas bagaimana keputusan akhirnya," kata Nahari.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/dnu)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%