detikcom

Selasa, 02/07/2013 13:58 WIB

Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - RUU Ormas akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada paripurna DPR. Mendagri kembali menegaskan UU Ormas tak represif.

"UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represif? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai mengikuti paripurna pengesahan UU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.

"Kita akan sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia terhadap ormas-ormas juga supaya memahami utuh isi materi," ujarnya.

RUU Ormas disahkan melalui mekanisme voting di paripurna. Dari 361 anggota DPR yang hadir, 311 anggota mendukung pengesahan UU Ormas dan hanya 50 orang yang menolak.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya di paripurna menjelaskan adanya perubahan pasal setelah Pansus berkonsultasi ulang dengan PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan Lembaga Persahabatan Umat Islam Indonesia.

Perubahan itu di antaranya, Pasal 7 tentang pembidangan Ormas, diubah menjadi: Bidang kegiatan Ormas diserahkan ke AD/ART masing-masing sesuai dengan tujuan dan peran Ormas. Pasal tentang Keputusan Organisasi dihapus, diserahkan ke masing-masing Ormas sesuai dengan mekanisme dan AD/ART masing-masing.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%