Detik.com News
Detik.com
Selasa, 02/07/2013 13:58 WIB

Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas

Ferdinan - detikNews
Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas
Jakarta - RUU Ormas akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada paripurna DPR. Mendagri kembali menegaskan UU Ormas tak represif.

"UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represif? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai mengikuti paripurna pengesahan UU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.

"Kita akan sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia terhadap ormas-ormas juga supaya memahami utuh isi materi," ujarnya.

RUU Ormas disahkan melalui mekanisme voting di paripurna. Dari 361 anggota DPR yang hadir, 311 anggota mendukung pengesahan UU Ormas dan hanya 50 orang yang menolak.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya di paripurna menjelaskan adanya perubahan pasal setelah Pansus berkonsultasi ulang dengan PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan Lembaga Persahabatan Umat Islam Indonesia.

Perubahan itu di antaranya, Pasal 7 tentang pembidangan Ormas, diubah menjadi: Bidang kegiatan Ormas diserahkan ke AD/ART masing-masing sesuai dengan tujuan dan peran Ormas. Pasal tentang Keputusan Organisasi dihapus, diserahkan ke masing-masing Ormas sesuai dengan mekanisme dan AD/ART masing-masing.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%