Selasa, 02/07/2013 13:58 WIB

Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - RUU Ormas akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada paripurna DPR. Mendagri kembali menegaskan UU Ormas tak represif.

"UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represif? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai mengikuti paripurna pengesahan UU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.

"Kita akan sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia terhadap ormas-ormas juga supaya memahami utuh isi materi," ujarnya.

RUU Ormas disahkan melalui mekanisme voting di paripurna. Dari 361 anggota DPR yang hadir, 311 anggota mendukung pengesahan UU Ormas dan hanya 50 orang yang menolak.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya di paripurna menjelaskan adanya perubahan pasal setelah Pansus berkonsultasi ulang dengan PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan Lembaga Persahabatan Umat Islam Indonesia.

Perubahan itu di antaranya, Pasal 7 tentang pembidangan Ormas, diubah menjadi: Bidang kegiatan Ormas diserahkan ke AD/ART masing-masing sesuai dengan tujuan dan peran Ormas. Pasal tentang Keputusan Organisasi dihapus, diserahkan ke masing-masing Ormas sesuai dengan mekanisme dan AD/ART masing-masing.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%