Detik.com News
Detik.com
Selasa, 02/07/2013 13:58 WIB

Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas

Ferdinan - detikNews
Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas
Jakarta - RUU Ormas akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada paripurna DPR. Mendagri kembali menegaskan UU Ormas tak represif.

"UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represif? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai mengikuti paripurna pengesahan UU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.

"Kita akan sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia terhadap ormas-ormas juga supaya memahami utuh isi materi," ujarnya.

RUU Ormas disahkan melalui mekanisme voting di paripurna. Dari 361 anggota DPR yang hadir, 311 anggota mendukung pengesahan UU Ormas dan hanya 50 orang yang menolak.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya di paripurna menjelaskan adanya perubahan pasal setelah Pansus berkonsultasi ulang dengan PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan Lembaga Persahabatan Umat Islam Indonesia.

Perubahan itu di antaranya, Pasal 7 tentang pembidangan Ormas, diubah menjadi: Bidang kegiatan Ormas diserahkan ke AD/ART masing-masing sesuai dengan tujuan dan peran Ormas. Pasal tentang Keputusan Organisasi dihapus, diserahkan ke masing-masing Ormas sesuai dengan mekanisme dan AD/ART masing-masing.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%