detikcom
Selasa, 02/07/2013 13:58 WIB

Kemendagri Siap Sosialisasikan UU Ormas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - RUU Ormas akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada paripurna DPR. Mendagri kembali menegaskan UU Ormas tak represif.

"UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represif? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai mengikuti paripurna pengesahan UU Ormas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.

"Kita akan sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia terhadap ormas-ormas juga supaya memahami utuh isi materi," ujarnya.

RUU Ormas disahkan melalui mekanisme voting di paripurna. Dari 361 anggota DPR yang hadir, 311 anggota mendukung pengesahan UU Ormas dan hanya 50 orang yang menolak.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya di paripurna menjelaskan adanya perubahan pasal setelah Pansus berkonsultasi ulang dengan PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan Lembaga Persahabatan Umat Islam Indonesia.

Perubahan itu di antaranya, Pasal 7 tentang pembidangan Ormas, diubah menjadi: Bidang kegiatan Ormas diserahkan ke AD/ART masing-masing sesuai dengan tujuan dan peran Ormas. Pasal tentang Keputusan Organisasi dihapus, diserahkan ke masing-masing Ormas sesuai dengan mekanisme dan AD/ART masing-masing.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%