Detik.com News
Detik.com
Selasa, 02/07/2013 12:07 WIB

Bawaslu Kaji Pelanggaran Kampanye Deklarasi Capres Wiranto-HT

M Iqbal - detikNews
Bawaslu Kaji Pelanggaran Kampanye Deklarasi Capres Wiranto-HT
Jakarta - Bawan Pengawas Pemilu sedang mengkaji aspek pelanggaran kampanye dalam deklarasi capres. Termasuk di antaranya deklarasi pasangan capres Hanura Wiranto-HT yang baru saja disiarkan langsung di RCTI.

Bawaslu sedang mengkaji apakah ada penyampaian visi-misi dalam deklarasi capres tersebut. Karena saat ini sudah memasuki masa kampanye dan ada aturan tegas pelarangan menyampaikan visi misi capres.

Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan sesuatu melanggar aturan kampanye harus memenuhi unsur-unsur seperti apakah ada ajakan untuk memilih pasangan tertentu, apakah menyampaikan visi misi, dan apakah ada gambar/alat peraga kampanye.

"Kalau tidak ada ajakan maka tidak bisa disebut melanggar kampanye, begitu juga," kata Muhammad saat berbincang dengan wartawan, Selasa (2/7/2013).

Bawaslu tak ingin buru-buru mengambil kesimpulan karena semuanya harus dikaji mendalam terlebih dahulu.

"Bawaslu sedang mengkaji kejadian-kejadian seperti itu (deklarasi capres), karena ini wilayah abu-abu untuk ditindak tegas harus terpenuhi unsur-unsur di atas. Bagi Bawaslu kami lebih lakukan pendekatan presuasif kepada partai," tegasnya.

Saat mendeklarasikan diri menjadi pasangan capres, Wiranto pun memohon doa restu rakyat Indonesia di Pemilu 2014.

"Kami mohon doa restu dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami mendeklarasikan Pasti Maju Indonesia. Pasangan sehati untuk memajukan Indonesia," kata Wiranto.

Dalam deklarasi kampanye tersebut, Hary Tanoe yang juga bos MNC Group sempat bicara visi dan misi agar Indonesia harus lebih maju lagi. Menurutnya Indonesia punya segudang sumber daya alam yang bisa dioptimalkan.

"Setelah diskusi dengan Pak Wiranto kami punya visi dan misi yang sama membangun Indonesia sesuai potensi untuk membangun Indonesia. Untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia agar dapat berubah menjadi lebih baik," kata pria 47 tahun yang mengenakan kemeja putih-oranye dengan emblem Hanura ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%