Senin, 01/07/2013 18:30 WIB

Kewajiban mengunjungi orang tua di Cina

BBCIndonesia.com - detikNews
orang tua Cina

Banyak orang tua di Cina yang diabaikan oleh anak-anak mereka.

Undang-undang baru Cina yang mewajibkan anak mengunjungi orang tua atau menghadapi dakwaan mulai diberlakukan Senin (01/07).

Undang-undang ini diangkat karena banyaknya kisah orang tua yang diabaikan anak-anak mereka.

Nasib orang tua yang terbengkalai banyak diangkat di media Cina di tengah meningkatnya jumlah penduduk tua.

Meningkatnya jumlah penduduk tua di Cina dianggap sebagai akibat kebijakan satu anak yang mulai diberlakukan tiga dekade lalu untuk menekan jumlah penduduk.

Tahun lalu, seorang petani di Provinsi Jiangsu, Cina timur, menghadapi kritikan di internet setelah media domestik mengangkat ia membiarkan ibunya yang berusia 100 tahun di kandang babi.

Meningkat 35%

Banyak orang tua yang tinggal sendiri karena anak mereka pergi ke daerah lain di Cina untuk mencari kerja.

Dengan peraturan baru ini, warga Cina diwajibkan untuk mengunjungi orang tua mereka.

Jumlah warga berusia 60 tahun ke atas di Cina akan mencapai lebih 487 juta dari jumlah sekitar 185 juta saat ini, atau peningkatan 35% pada 2053, menurut data statistik Cina.

Rasio jumlah ini karena kenaikan angka harapan hidup dari 41 menjadi 73 tahun dalam lima dekade terakhir serta kebijakan satu anak.

Meningkatnya penduduk tua ini juga merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi karena tanggungan orang tua harus dibebankan pada penduduk usia kerja yang semakin menurun jumlahnya.

(bbc/bbc)

Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%